Sampit – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Tariu Borneo Bangkule Rajakng Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, kamis (8/6/2023).
Mereka menyerukan pemerintah untuk bertindak tegas dalam menangani pelanggaran yang terjadi di perkebunan kelapa sawit.
Selain itu, mereka juga menuntut realisasi program plasma yang selama ini belum pernah terwujud.
Dalam orasinya, Agus, salah satu perwakilan pasukan merah, mengungkapkan keluhan mereka. “Kami, sebagai masyarakat lokal, hanya menjadi penonton. Program plasma kami hanya berupa janji belaka dan tidak pernah direalisasikan,” ujar Agus.
Dia juga menyinggung tentang fakta bahwa penjara saat ini dipenuhi oleh orang Dayak yang terlibat dalam kasus pencurian kelapa sawit.
Situasi ini terjadi karena masyarakat Dayak semakin terdesak dalam mencari nafkah. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan dengan alasan kurangnya pendidikan formal.
Lebih dari 1.000 anggota Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR), yang dikenal sebagai pasukan merah, turut memadati lokasi unjuk rasa.
Dalam aksi tersebut, mereka mengenakan pakaian serba merah dan melaksanakan ritual termasuk pemotongan babi, sebagai bagian dari budaya mereka, di halaman kantor Bupati Kotim.
Mereka juga mempertontonkan keahlian mereka dalam menghadapi senjata tajam jenis mandau dengan melakukan sayatan pada beberapa bagian tubuh tanpa mengalami luka sedikit pun.
Tuntutan DPC Tariu Borneo Bangkule Rajakng Kotim ini mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal dan menegakkan keadilan di sektor perkebunan kelapa sawit.
Mereka juga mendorong agar program plasma yang telah dijanjikan segera direalisasikan. Peristiwa unjuk rasa ini menjadi sorotan publik dan menarik perhatian pemerintah setempat untuk mencari solusi yang adil dan bermartabat bagi masyarakat. (audy)
