Sampit, fajarharapan.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, mengumumkan hasil sensus pertanian 2023 (ST2023) yang menunjukkan penurunan usaha pertanian perorangan (UTP) dibanding tahun 2013. Kepala BPS Kotawaringin Timur, Eddy Surahman, menyatakan bahwa sensus tersebut bertujuan untuk menggali data potensi pertanian di wilayah Kalimantan Tengah, termasuk Kotawaringin Timur.
Berdasarkan hasil ST2023, jumlah UTP di Provinsi Kalimantan Tengah turun 16,15 persen dari tahun 2013, mencapai 310.633 unit dari sebelumnya 370.480 unit. Meskipun demikian, laporan tidak memberikan penjelasan mendetail mengenai penurunan UTP di tingkat kabupaten/kota, karena konsep laporan jenis usaha tani pada ST2023 memiliki sedikit perbedaan dengan ST2013.
Pada ST2013, jenis usaha pertanian mencakup rumah tangga usaha pertanian (RTUP), perusahaan pertanian berbadan hukum usaha, pertanian non rumah tangga, dan non perusahaan (NRT), dengan 1 RTUP terdiri dari satu UTP atau lebih. Sedangkan pada ST2023, jenis usaha pertanian mencakup UTP, RTUP, perusahaan pertanian berbadan hukum (UPB), dan usaha pertanian lainnya (UTL).
Kabupaten Kotawaringin Timur tercatat sebagai yang kedua terbanyak dalam jumlah UTP di Kalimantan Tengah, dengan 37.798 unit atau 12,17 persen dari total UTP Kalimantan Tengah. Posisi pertama dipegang oleh Kabupaten Kapuas dengan 53.757 unit UTP atau 17,30 persen.
Eddy Surahman menjelaskan bahwa penurunan UTP dipengaruhi oleh penurunan lahan baku di Kotawaringin Timur, yang mengalami alih fungsi dari sektor pertanian ke sektor lainnya. Pergeseran subsektor tanaman pangan ke perkebunan, seperti alih fungsi lahan pertanian padi menjadi perkebunan kelapa sawit, menjadi salah satu faktor utama penurunan UTP.
Selain itu, beberapa lahan pertanian tidak lagi digarap karena pemiliknya beralih menjadi buruh di perkebunan kelapa sawit yang dianggap lebih menguntungkan. Hal ini berkontribusi pada perlambatan sektor pertanian setiap tahunnya.
Eddy menekankan bahwa situasi ini dapat mempengaruhi ketahanan pangan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberdayakan sisa lahan atau mengadopsi konsep yang ada. Ia mengapresiasi kebijakan pemerintah daerah yang membatasi alih fungsi lahan untuk menjaga keseimbangan pangan.
Dalam konteks ini, Eddy mengapresiasi ketersediaan beras Bulog di Kotawaringin Timur yang menjadi salah satu yang terbanyak di Kalimantan Tengah, sehingga berdasarkan data tersebut, Kotawaringin Timur masih dapat bertahan dalam ketersediaan pangan untuk jangka waktu yang cukup lama. (audy)
