Jakarta, fajarharapan.id – Pemerintah meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Penyelidikan tidak boleh berhenti pada oknum di internal Kepolisian, tetapi juga harus mengungkap pihak-pihak lain yang diduga menjadi perencana maupun pengendali aksi tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan penyidikan kasus tersebut kini berkembang ke dugaan tindak pidana makar. Kemungkinan adanya aktor intelektual dari luar institusi Polri juga menjadi bagian yang perlu didalami.
Yusril menyebut, penyidik harus menelusuri secara menyeluruh siapa yang merancang, menjalankan, hingga berada di balik dugaan tindakan tersebut. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan meluas ke kalangan elite politik maupun birokrasi pemerintahan jika ditemukan bukti yang mengarah ke sana.
Menurutnya, perkembangan penyidikan menunjukkan adanya dugaan tujuan untuk melumpuhkan pemerintahan. Karena itu, aparat perlu mengungkap apakah terdapat pihak tertentu yang merencanakan dan mengendalikan tindakan tersebut.
Ia juga menyoroti dugaan penggunaan perangkat penyadapan yang sebelumnya disebut mengarah kepada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Penyidik diminta tidak hanya mengungkap pengguna akhir perangkat, tetapi juga menelusuri tujuan penggunaannya serta pihak yang berada di belakang operasi tersebut.
Yusril menilai perkara ini tergolong luar biasa karena menyangkut dugaan keterlibatan oknum internal Kepolisian dalam tindak pidana serius. Ia menyebut, sejak Indonesia merdeka pada 1945, institusi Polri tidak pernah terlibat dalam perkara makar.
Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah meningkatkan penanganan dugaan tindak pidana makar ke tahap penyidikan. Perkembangan tersebut semakin memperlihatkan adanya kemungkinan hubungan antara dugaan penyadapan ilegal dan upaya makar.
Untuk mendalami keterkaitan kedua perkara tersebut, penyidik dijadwalkan menggelar perkara pada Kamis (19/11/2026). Forum itu akan membahas hubungan antara pihak-pihak yang terlibat sekaligus mengurai konstruksi hukum dari dugaan tindak pidana tersebut.
Yusril menjelaskan, gelar perkara kemungkinan tidak berlangsung di Mabes Polri. Kegiatan tersebut diharapkan melibatkan penyidik, ahli, serta penasihat hukum agar masing-masing pihak dapat menyampaikan pandangan dan proses penanganan perkara berjalan transparan.
Ia menegaskan, penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) bukan berarti seseorang otomatis berstatus tersangka. Penetapan tersangka tetap harus memenuhi persyaratan hukum, yakni didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup.
Hasil gelar perkara nantinya dapat membuka kemungkinan penerapan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada maupun penetapan tersangka baru. Namun, Yusril mengingatkan seluruh langkah hukum harus berlandaskan bukti yang sah dan mencukupi, bukan sekadar dugaan.
Pemerintah, lanjutnya, menginginkan perkara ini dibongkar sampai ke akar-akarnya. Siapa pun yang terbukti terlibat, baik sebagai pelaksana maupun aktor intelektual, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(Fth)
Editor: Edwardi






