Oleh: Duski Samad
Guru Besar UIN Imam Bonjol Padang
Reformasi tidak selalu harus dimulai dengan dokumen tebal, pembentukan tim, seminar berkepanjangan, dan perdebatan konseptual. Reformasi memperoleh makna ketika keberanian moral bertemu dengan tindakan nyata. Ketika hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan ketika kekuasaan bersedia mengoreksi dirinya sendiri.
Judul tulisan ini terinspirasi dari pernyataan seorang mantan perwira Polri yang pernah menduduki jabatan penting di Mabes Polri. Ia menyebut tindakan terhadap perwira tinggi kepolisian pada awal kepemimpinan Kapolri Suyudi Ario Seto sebagai reformasi nyata tanpa memerlukan kertas kerja dua ribu halaman.
Pernyataan tersebut menarik karena menyentuh persoalan mendasar birokrasi Indonesia. Terlalu banyak rencana, tetapi sering kali terlalu sedikit perubahan.
Pelantikan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026 menjadi titik awal kepemimpinan baru kepolisian (Sekretariat Kabinet RI, 2026).
Sekitar satu bulan kemudian, muncul pemberitaan mengenai penetapan tersangka dan penahanan tiga perwira tinggi Polri dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, termasuk terhadap Presiden Prabowo Subianto (Associated Press, 3 November 2026).
Peristiwa ini mengundang perhatian publik karena menyangkut pejabat yang pernah berada pada lingkaran tertinggi kepemimpinan kepolisian.
Hukum Tidak Mengenal Pangkat.
Pemberitaan media menyebut mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai pihak yang tersangkut perkara dugaan penyadapan ilegal (detikNews, 3 November 2026).
Reuters (4 November 2026) juga melaporkan dugaan penyalahgunaan kewenangan penyadapan dan persoalan pengelolaan data yang menjadi bagian penyidikan.
Tentu penetapan tersangka bukanlah pembuktian kesalahan. Asas praduga tidak bersalah harus tetap dihormati, dan seluruh dugaan harus dibuktikan melalui proses peradilan yang adil.
Namun, secara kelembagaan, proses hukum yang menjangkau pejabat berpangkat tinggi dapat menjadi ujian penting terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.
Pangkat, jabatan, dan kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menjadi perlindungan dari pertanggung jawaban hukum.
Reformasi Moral dan Keteladanan.
Reformasi kepolisian tidak cukup hanya memperbaiki struktur organisasi. Perubahan juga harus menyentuh mentalitas, integritas, budaya komando, dan akhlak kepemimpinan.
Dalam Islam, keadilan harus ditegakkan sekalipun terhadap diri sendiri dan orang-orang terdekat, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 135.
Pesan ayat tersebut mengandung prinsip moral bahwa kesetiaan terhadap kebenaran harus lebih tinggi daripada kesetiaan terhadap kelompok, jabatan, ataupun kepentingan pribadi.
Dalam tasawuf, pembenahan diri dikenal melalui muhasabah. Yakni keberanian melakukan evaluasi terhadap diri sendiri, dan muraqabah, kesadaran bahwa setiap tindakan berada dalam pengawasan Allah SWT.
Kedua prinsip ini relevan bagi kepemimpinan institusi negara. Pemimpin harus mampu mengoreksi penyimpangan di lingkungan organisasinya sendiri.
Keberanian tanpa keadilan dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan. Sebaliknya, keadilan tanpa keberanian berisiko berhenti sebagai slogan.
Dari Reformasi Administratif ke Reformasi Nyata.
Dalam uji kelayakan di DPR RI, Suyudi Ario Seto menyampaikan gagasan transformasi Polri melalui pendekatan Polisi Bersama Masyarakat.
Ia menyoroti fenomena no viral, no justice, ketika masyarakat merasa laporan mereka baru ditangani setelah menjadi perhatian media sosial (Parlementaria DPR RI, 1 Oktober 2026).
Gagasan tersebut penting karena reformasi harus diukur dari pengalaman masyarakat memperoleh pelayanan dan keadilan.
Ada enam bidang yang menjadi perhatian pembenahan. Yakni kelembagaan, sumber daya manusia, pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, dan akuntabilitas anggaran.
Keenam bidang tersebut harus menghasilkan perubahan yang terukur. Laporan masyarakat ditangani secara profesional, penyidikan berlangsung transparan, promosi jabatan berdasarkan integritas, dan pengawasan menjangkau seluruh tingkatan organisasi.
Reformasi tidak boleh hanya terlihat ketika perkara besar menjadi sorotan nasional. Ia harus hadir dalam pelayanan kepolisian sehari-hari.
Jangan Berhenti pada Penangkapan.
Penegakan hukum terhadap pejabat tinggi dapat menjadi momentum pembenahan, tetapi tidak boleh dianggap sebagai bukti tunggal keberhasilan reformasi.
Perubahan yang sesungguhnya membutuhkan proses hukum yang sah, pengawasan independen, perlindungan hak tersangka, serta evaluasi terhadap sistem yang memungkinkan terjadinya penyimpangan.
Masyarakat membutuhkan kepolisian yang bukan hanya berani menindak, tetapi juga mampu mencegah pelanggaran melalui sistem pengawasan yang efektif.
Keberhasilan reformasi harus dinilai dari konsistensi, bukan dari satu peristiwa.
Reformasi yang Bekerja.
Ungkapan reformasi tanpa dua ribu halaman kertas kerja sesungguhnya merupakan kritik terhadap budaya birokrasi yang terlalu sibuk merencanakan perubahan, tetapi kurang berani melaksanakannya.
Dokumen, kajian, dan peta jalan tetap diperlukan. Namun, semuanya harus menjadi alat perubahan, bukan pengganti tindakan.
Dalam konteks inilah Reformasi Ala Suyudi dapat dipahami sebagai harapan terhadap kepemimpinan yang berani menghadirkan penegakan hukum. Memperkuat integritas, dan membangun kepercayaan publik.
Harapan tersebut harus terus diuji melalui fakta, proses peradilan, dan perubahan kelembagaan yang berkelanjutan.
Indonesia membutuhkan Polri yang profesional, bersih, manusiawi, dan dipercaya rakyat.
Reformasi bukanlah seberapa tebal kertas kerja yang dihasilkan. Melainkan seberapa kuat hukum ditegakkan, seberapa berani penyimpangan dikoreksi, dan seberapa nyata keadilan dirasakan rakyat.
Reformasi sejati bukan hanya reformasi yang diumumkan, melainkan reformasi yang bekerja dan dapat dipertanggung jawabkan.(DS)
