Jakarta – Pengelolaan keuangan negara yang efektif dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu terus diperkuat agar mampu menopang pembangunan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mempertahankan kepercayaan terhadap kondisi fiskal Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam upacara peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80 yang digelar di lingkungan Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (30/10/2026).
Peringatan tahun ini mengangkat tema “Indonesia Berdaulat, APBN Kuat”. Tema tersebut mencerminkan tekad pemerintah untuk memperkokoh kemandirian ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara yang semakin baik.
Momentum ini sekaligus mengingatkan kembali sejarah penerbitan Oeang Republik Indonesia (ORI) pada 30 Oktober 1946, yang menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan kedaulatan bangsa Indonesia.
Dalam arahannya, Suahasil menyebut kemerdekaan Indonesia sejak awal tidak hanya diperjuangkan melalui jalur diplomasi maupun perlawanan bersenjata. Para pendiri bangsa juga menyadari bahwa kemandirian ekonomi, kemampuan mengelola keuangan, serta keberadaan institusi yang kuat merupakan bagian penting dari kedaulatan sebuah negara.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini memang berbeda dibandingkan delapan dekade lalu. Namun, esensi perjuangan untuk mempertahankan kemandirian bangsa tetap sama.
Ia menilai kedaulatan keuangan tidak sebatas kemampuan menerbitkan mata uang sendiri atau membangun lembaga keuangan nasional. Lebih dari itu, negara harus memiliki kapasitas untuk mengoptimalkan seluruh instrumen fiskal demi menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan berkemajuan.
Dengan dukungan APBN yang kuat, pemerintah memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan, memastikan pelayanan publik tetap berjalan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat ketika menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.
Suahasil kemudian memaparkan tiga fungsi penting APBN yang harus terus diperkuat untuk mendukung kemandirian ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Fungsi pertama adalah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu mengarahkan belanja negara pada sektor-sektor strategis, terutama pendidikan dan kesehatan, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga harus menjadi perhatian untuk memperluas konektivitas, mempermudah aktivitas ekonomi, dan mengurangi biaya produksi maupun distribusi. Dukungan anggaran terhadap investasi, kegiatan produksi, hingga ekspor juga perlu ditingkatkan.
Ia menekankan bahwa penggunaan uang negara harus memberikan manfaat nyata dan menghasilkan dampak ekonomi yang dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Fungsi kedua berkaitan dengan perlindungan sosial. APBN harus mampu menjadi instrumen pemerintah dalam membantu masyarakat menghadapi berbagai tekanan, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, kehilangan pekerjaan, hingga dampak bencana.
Untuk mewujudkannya, pemerintah perlu memastikan program bantuan sosial, subsidi, serta penyediaan layanan dasar dilaksanakan secara tepat sasaran. Dengan demikian, anggaran yang disediakan benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, fungsi ketiga adalah menjaga kesehatan dan kredibilitas fiskal negara. Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara disiplin melalui optimalisasi penerimaan negara, peningkatan efektivitas belanja, serta kebijakan pembiayaan yang terukur dan penuh kehati-hatian.
Langkah tersebut diperlukan agar kondisi keuangan negara tetap berkelanjutan dan mampu menghadapi berbagai ketidakpastian di masa mendatang.
Memasuki penghujung 2026, Suahasil juga mengingatkan seluruh pegawai Kementerian Keuangan agar mempercepat penyelesaian berbagai program yang telah direncanakan dalam APBN tahun berjalan. Pada saat bersamaan, persiapan pelaksanaan APBN 2027 harus dilakukan secara matang dan disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
Ia mengingatkan bahwa anggaran negara tidak boleh berhenti sebagai angka dalam dokumen perencanaan. Setiap alokasi dana harus diwujudkan menjadi pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang memberikan manfaat, serta terbukanya peluang ekonomi bagi masyarakat.
Dalam kaitan itu, ia kembali menegaskan pentingnya tanggung jawab seluruh insan Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara atau Nagara Dana Rakca. Setiap kebijakan dan keputusan fiskal harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, Suahasil memberikan empat penekanan kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan.
Pertama, seluruh pegawai diminta meningkatkan produktivitas kerja dengan mengutamakan pencapaian hasil. Pemanfaatan data, evaluasi terhadap program yang berjalan, serta penggunaan sumber daya secara efisien perlu diperkuat tanpa mengurangi mutu pelayanan kepada masyarakat.
Kedua, sinergi antarlembaga harus semakin ditingkatkan. Semangat Kemenkeu Satu perlu diwujudkan melalui kerja sama yang solid, baik di lingkungan internal Kementerian Keuangan maupun bersama kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, serta berbagai mitra pembangunan.
Ketiga, integritas dan pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas harus menjadi prinsip utama. Setiap kebijakan wajib berorientasi pada kepentingan masyarakat, didukung keterbukaan informasi, serta terbebas dari praktik yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
Keempat, penguatan kelembagaan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia harus terus dilakukan. Hal ini dapat ditempuh melalui pembelajaran secara berkesinambungan, optimalisasi penggunaan teknologi, serta pengembangan inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah.
Di akhir sambutannya, Suahasil menyampaikan penghargaan kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan yang selama ini telah menjalankan tugas di berbagai daerah di Indonesia. Apresiasi juga diberikan kepada keluarga para pegawai yang turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pengabdian tersebut.
Ia mengajak seluruh insan Kementerian Keuangan untuk terus menjaga kekompakan, memperkuat semangat pengabdian, dan memastikan setiap kebijakan keuangan negara benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, tanggung jawab terbesar dalam mengelola APBN adalah memastikan setiap rupiah yang berasal dari negara digunakan secara optimal untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.(YU)
Editor: Edwardi
