Padang – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, meminta pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperketat guna memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat aman dan layak dikonsumsi. Ia menegaskan, seluruh pihak terkait harus bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahyeldi dalam Pertemuan Koordinasi Keamanan Pangan bersama Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan MBG Provinsi Sumbar di Aula Kantor Gubernur, Senin (12/10/2026).
Mahyeldi menekankan bahwa keamanan pangan tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, keselamatan anak-anak sebagai penerima manfaat harus menjadi perhatian utama seluruh penyelenggara MBG.
Ia menjelaskan, MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat. Selain memberikan dampak terhadap kesehatan, program ini juga dinilai memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Meski demikian, manfaat tersebut harus didukung dengan penyediaan makanan yang berkualitas, higienis, serta sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.
Untuk mewujudkan hal itu, Mahyeldi meminta pengawasan dilakukan secara ketat pada setiap tahapan penyediaan makanan. Proses tersebut mencakup pemilihan bahan pangan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi kepada penerima manfaat.
Ia juga mengingatkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar menerapkan prosedur higiene dan sanitasi secara konsisten. Selain itu, pengelola dapur perlu memperhatikan rentang waktu antara makanan selesai dimasak dan saat disajikan agar kualitas serta keamanannya tetap terjaga.
Mahyeldi menilai pengawasan program MBG membutuhkan keterlibatan dan kerja sama seluruh pihak, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Koordinasi yang baik, pembagian tugas yang jelas, serta mekanisme tindak lanjut yang terukur diperlukan untuk mencegah terulangnya insiden keracunan makanan.
Ia turut menegaskan bahwa dapur MBG yang mengalami kasus keracunan terkait penyediaan makanan harus menghentikan operasional sementara untuk menjalani penanganan dan evaluasi. Pemerintah kabupaten dan kota bersama satuan tugas terkait diminta memastikan setiap kejadian ditangani sesuai tugas, kewenangan, dan peraturan yang berlaku.
Di samping aspek kesehatan, Gubernur Sumbar tersebut juga mendorong agar program MBG mampu memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengutamakan bahan pangan dari daerah setempat dengan melibatkan petani, produsen pangan, serta pelaku usaha lokal.
Menurut Mahyeldi, pemanfaatan produk pangan lokal dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan MBG tidak hanya mendukung pemenuhan gizi, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi hingga ke tingkat nagari.
Upaya tersebut, lanjutnya, dapat diintegrasikan dengan sejumlah program Pemerintah Provinsi Sumbar, di antaranya Nagari Creatif Hub dan Klinik UMKM. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan pelaku usaha, memperluas jangkauan pemasaran, serta memperkuat daya saing produk lokal.
Mahyeldi berharap bahan pangan yang digunakan dalam program MBG dapat dipasok dari wilayah sekitar dapur penyedia makanan. Langkah tersebut dinilai dapat menciptakan manfaat berkelanjutan, baik dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat maupun kesejahteraan pelaku usaha daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumbar, Iqbal Ramadi Payana, menyampaikan bahwa pertemuan koordinasi tersebut digelar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam memastikan keamanan pangan selama pelaksanaan program MBG.
Kegiatan itu dihadiri sekitar 100 peserta yang terdiri atas Satgas MBG tingkat provinsi, perwakilan Satgas MBG dari 19 kabupaten dan kota, koordinator wilayah SPPG, unsur perangkat daerah, serta instansi teknis terkait.
Melalui pertemuan tersebut, para peserta diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai penerapan standar keamanan pangan. Forum itu juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan sekaligus memperbaiki sistem komunikasi, pelaporan, dan penanganan persoalan secara cepat dan tepat.
Penguatan koordinasi antarlembaga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program MBG di Sumatera Barat agar berlangsung secara aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Dengan pengawasan yang optimal, program ini diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.(des*)
