Padang — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi menegaskan pentingnya penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai bagian dari upaya mendorong tata kelola transaksi keuangan daerah yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel.
Hal itu disampaikannya saat mewakili Gubernur hadir dalam kegiatan Bank Nagari ETPD Partnership Gathering 2026, Jumat (25/9/2026). Menurutnya, transformasi transaksi keuangan pemerintah daerah melalui sistem digital perlu terus dikembangkan seiring dengan tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efektif dan terbuka.
“Penguatan ETPD perlu terus kita dorong melalui sinergi seluruh pihak, sehingga digitalisasi transaksi pemerintah daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat,” ujar Arry.
Ia mengatakan, penerapan ETPD tidak semata-mata berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam proses transaksi, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih tertib, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, menurutnya diperlukan kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Kolaborasi tersebut penting untuk memastikan pengembangan ekosistem transaksi digital dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Kolaborasi ini harus terus diperkuat agar setiap inovasi dalam transaksi digital dapat mendukung efisiensi, meningkatkan akuntabilitas, sekaligus memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Arry berharap Partnership Gathering tersebut dapat menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan langkah dalam pengembangan ETPD, sekaligus membuka peluang inovasi baru dalam pengelolaan transaksi keuangan pemerintah daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Agus Fatoni, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Perekonomian RI Puji Gunawan, Bupati Padang Pariaman, serta Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri Simon Saimima.
Melalui penguatan sinergi dan kemitraan tersebut, implementasi ETPD diharapkan semakin mampu mendukung tata kelola keuangan daerah yang modern, efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi dengan pemerintah daerah. (Adpsb/Bud)
