Kota Pariaman – Anggaran Kota Pariaman, Sumatera Barat kembali menjadi sorotan. Defisit riil sebesar Rp23,394 miliar mencuat dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2026.
Enam fraksi DPRD Kota Pariaman bergantian mengkritisi struktur fiskal daerah, mulai dari melemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga efektivitas belanja pemerintah.
Sorotan tajam datang dari Fraksi Golkar yang mempertanyakan turunnya hasil pengelolaan kekayaan daerah, sementara Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal justru meningkat.
Fraksi PAN ikut menyoroti tingginya defisit serta meminta adanya evaluasi berkala antara pemerintah daerah dan DPRD.
Kritik serupa muncul dari fraksi-fraksi lain yang menuntut agar setiap rupiah anggaran benar-benar memiliki dampak bagi masyarakat.
Fraksi Demokrat menyoroti ketergantungan Kota Pariaman terhadap dana transfer pemerintah pusat dan mendesak optimalisasi PAD.
Sementara Fraksi PKS-NasDem menekankan pentingnya memperbaiki kualitas belanja, khususnya untuk pendidikan, kesehatan dan UMKM, tanpa menjadikan masyarakat sebagai sasaran tambahan beban fiskal.
Fraksi Gerindra-PBB mengapresiasi kenaikan total pendapatan, tetapi mempertanyakan penurunan target pajak serta dividen BUMD dan nasib sejumlah program yang tertunda.
Adapun Fraksi PPP menyoroti penurunan pajak daerah, Belanja Tidak Terduga (BTT), bantuan sosial dan bantuan keuangan desa. Di sisi lain, kenaikan Belanja Modal untuk irigasi dan jalan mendapat apresiasi, namun transparansi penerima hibah tetap diminta dibuka secara jelas.
Menjawab rentetan kritik tersebut, Wali Kota Pariaman Yota Balad membeberkan sejumlah langkah untuk memperkuat pendapatan daerah.
Salah satunya melalui uji coba retribusi parkir berlangganan bagi ASN pada September 2026 sebelum nantinya diperluas kepada masyarakat.
Pemerintah kota (Pemko) Pariaman juga akan menggelar operasi terpadu lintas OPD setiap akhir pekan. Dan saat kegiatan atau iven berlangsung, sekaligus memperkuat digitalisasi sistem pemungutan.
“Pemko Pariaman mulai menguji coba retribusi parkir berlangganan bagi ASN pada September 2026 sebelum diperluas ke publik, menggelar operasi terpadu lintas OPD setiap akhir pekan/iven, serta memperkuat digitalisasi sistem pemungutan. Penurunan deviden disebabkan penyesuaian kinerja Bank Nagari berdasarkan hasil RUPS,” ujar Yota dalam rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Muhajir Muslim ygdi Ruang Rapat Utama DPRD Kota Pariaman, Senin sore (7/9/2026).
Terkait defisit, Yota Balad menjelaskan posisi awal mencapai Rp45,088 miliar. Sebagian ditutup menggunakan SiLPA 2025 sebesar Rp21,693 miliar, sehingga masih tersisa defisit riil Rp23,394 miliar.
Pemerintah kota akan menempuh sejumlah langkah untuk menutupnya, mulai dari menelusuri potensi tambahan SiLPA. Memangkas belanja yang tidak mendesak, mempercepat realisasi PAD, hingga berkoordinasi terkait dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Mulyadi. Di balik perdebatan angka-angka APBD, pesan DPRD cukup jelas. Meningkatnya belanja tidak boleh berjalan tanpa kendali, sementara defisit tidak boleh dibiarkan menjadi bom waktu fiskal.
Kini, publik menunggu apakah strategi Pemko Pariaman mampu mengubah tekanan anggaran menjadi kebijakan yang benar-benar terasa di tengah masyarakat.(mak).
