Kota Pariaman – Bagi sebagian orang, rumah hanyalah bangunan. Namun bagi warga berpenghasilan rendah yang bertahun-tahun hidup di bawah atap bocor dan dinding yang tak lagi kokoh, rumah adalah pertaruhan rasa aman setiap hari.
Harapan itu kini mulai mengetuk pintu ratusan keluarga di Kota Pariaman melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Tahun 2026, sebanyak 609 unit rumah mendapatkan alokasi bantuan untuk didorong menjadi hunian yang lebih layak.
Wali Kota Pariaman Yota Balad turun langsung melihat proses pembangunan tersebut, Jumat sore (28/8/2026), dengan meninjau rumah penerima manfaat di Desa Pakasai, Kecamatan Pariaman Timur, dan Desa Sikapak Timur, Kecamatan Pariaman Utara.
Didampingi Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup M. Arif Gunawan, Yota Balad melihat dari dekat progres tiga rumah, mulai dari pembangunan yang baru mencapai 20 persen, 50 persen hingga rumah yang telah rampung 100 persen.
Sebanyak 300 BSPS telah diperoleh Kota Pariaman pada tahap I hingga III, sementara tambahan 309 penerima manfaat pada tahap IV membuat total alokasi tahun ini mencapai 609 unit.
Yota Balad menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atas dukungan tersebut.
Bantuan senilai Rp20 juta per unit itu juga datang melalui sejumlah jalur, termasuk Kementerian PKP, usulan anggota DPR RI dan usulan Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy.
Namun angka 609 bukan sekadar statistik. Di balik setiap unit terdapat keluarga yang selama ini menunggu kesempatan untuk memiliki tempat tinggal lebih aman.
Jermi Yoyo Hendra, warga penerima manfaat di Desa Pakasai, mengaku bersyukur. Kekhawatiran rumah bocor ketika hujan turun perlahan hilang. Kini keluarganya bisa beristirahat lebih tenang di rumah yang mulai berubah menjadi hunian layak.
Pelaksanaan tahap I hingga III kini sebagian masih berjalan dan sebagian lainnya telah selesai.
Sementara tahap IV sebanyak 309 penerima manfaat yang berasal dari usulan Wakil Gubernur Sumbar telah memasuki tahap verifikasi lapangan dan menunggu pembentukan tenaga fasilitator oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III Kementerian PKP.
Yota Balad menegaskan program tersebut tidak boleh berhenti pada urusan memperbaiki bangunan. Melalui skema Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau tender rakyat, perputaran dana diharapkan ikut menghidupkan ekonomi lokal. Tukang, toko bangunan, tenaga pendamping hingga sopir angkutan bisa ikut merasakan manfaatnya.
Artinya, satu rumah yang dibedah bukan hanya memperbaiki tempat tinggal, tetapi juga membuka ruang penghasilan bagi warga di sekitarnya.
Meski demikian, Yota mengakui Rp20 juta tidak akan cukup untuk menyelesaikan seluruh pembangunan rumah. Karena itu, gotong royong menjadi kunci agar bantuan pemerintah menghasilkan hunian yang benar-benar layak.
Ia meminta kepala desa dan lurah segera berkoordinasi dengan Dinas Perkim dan LH jika masih terdapat warga yang belum tersentuh program tersebut, sehingga dapat diusulkan pada 2027.
Sebab rumah layak bukan kemewahan—bagi keluarga yang selama ini bertahan dalam keterbatasan, ia adalah kebutuhan paling mendasar untuk hidup dengan aman dan bermartabat.(mak).
