Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyanggah opini publik yang menyebut pemerintah baru bertindak setelah nilai tukar rupiah merosot hingga menyentuh angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS).
Prasetyo menyatakan bahwa sinergi antara pembuat kebijakan fiskal dan moneter sebenarnya sudah berjalan secara konsisten. Ia menolak keras penilaian bahwa pemerintah lamban dalam mengambil tindakan demi memulihkan sentimen positif di pasar keuangan.
“Kami rutin menggelar pertemuan. Sinergi antar-otoritas di bidang ekonomi terjalin sangat intensif,” ungkap Prasetyo saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).
Komunikasi Intensif di Tengah Tekanan Global
Meski berbagai langkah stabilisasi yang dirancang bersama Bank Indonesia (BI) belum memberikan dampak instan terhadap penguatan mata uang garuda, Prasetyo memastikan bahwa upaya tersebut tidak pernah berhenti. Menurutnya, proses evaluasi dan komunikasi berkala tetap menjadi prioritas utama.
Ia menambahkan bahwa situasi saat ini merupakan bagian dari proses panjang. Kurang optimalnya hasil akhir bukan berarti tidak ada langkah konkret yang diupayakan oleh pemerintah.
Faktor Pemicu Lemahnya Rupiah
Lebih jauh, Prasetyo memaparkan bahwa fluktuasi nilai tukar rupiah dipicu oleh beragam indikator yang saling berkaitan, bukan sekadar isu tunggal. Tingkat ketahanan ekonomi dalam negeri, terutama tingginya angka ketergantungan pada produk luar negeri (impor), menjadi salah satu pemicu utama.
Kompleksitas Variabel: Pergerakan mata uang dipengaruhi banyak faktor eksternal dan internal.
Kemandirian Ekonomi: Kekuatan rupiah sangat berkorelasi dengan seberapa mandiri sektor ekonomi domestik.
Ketergantungan Impor: Tingginya aktivitas impor di sejumlah sektor industri turut menekan posisi rupiah.
Menanggapi kekhawatiran pasar mengenai risiko rupiah yang berpotensi terus melemah hingga level Rp19.000 per dolar AS, Prasetyo menggarisbawahi bahwa kunci mitigasi saat ini adalah mempererat kolaborasi strategis antara sektor moneter dan fiskal demi menjaga stabilitas nasional.(BY)
