Breaking News
*Tinjau Sejumlah Infrastrukur Terdampak Bencana di Solok, Wapres Dorong Percepatan Perbaikan Akses dan Layanan Publik* Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau sejumlah infrastruktur dan fasilitas publik yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Jumat (25/09/2026). Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung dampak bencana sekaligus memastikan langkah pemulihan dan perbaikan dapat segera dilakukan. Pada kesempatan ini, Wapres meminta pemulihan akses utama dan infrastruktur terdampak dilakukan secepat mungkin untuk memastikan mobilitas dan keselamatan masyarakat tetap terjaga. “Prioritas sekarang, akses utama harus segera pulih. Kita pastikan jalur yang digunakan masyarakat aman, sehingga mobilitas warga, distribusi bantuan, dan pelayanan pemerintahan bisa kembali berjalan. Keselamatam masyarakat harus menjadi prioritas,” ungkapnya. Saat meninjau Jembatan Arosuka yang menjadi akses penghubung Kota Padang dan Kabupaten Solok, Wapres menginstrusikan agar kebutuhan sarana dan prasarana jembatan, termasuk ruas jalan di sekitarnya yang terdampak banjir, segera ditangani. “Akses utama jalan dan jembatan harus dipulihkan secepat mungkin. Utamakan juga aspek keselamatan warga yang melintas,” tegasnya. Dari infrastruktur penghubung antardaerah, perhatian Wapres kemudian berlanjut pada fasilitas penyelenggaraan pemerintahan. Ketika mengunjungi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok yang turut terdampak, Wapres meminta dilakukan pendataan menyeluruh terhadap fasilitas yang mengalami kerusakan. Sebagaimana dilaporkan, banjir bandang pada Senin malam (21/09/2026) lalu, merusak sedikitnya 12 bangunan perkantoran di wilayah Kabupaten Solok. Untuk itu, pendataan tersebut diperlukan guna menentukan bentuk penanganan berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensinya, sekaligus menjaga agar pelayanan publik kepada masyarakat tetap berjalan. “Untuk fasilitas penyelenggaraan pemerintahan yang terdampak, segera didata, mana yang membutuhkan penanganan darurat, mana yang membutuhkan perbaikan permanen. [Hal] yang paling penting, pelayanan kepada masyarakat jangan sampai berhenti,” pinta Wapres. Lebih jauh, Wapres menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak berhenti setelah air surut. Material lumpur, pasir, batu, kayu, hingga longsoran perlu segera dibersihkan agar akses masyarakat dapat kembali terbuka. Selain itu, pemulihan jalan dan jembatan, kawasan permukiman, lahan pertanian, masjid, fasilitas umum, serta kantor pemerintahan perlu dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi. Langkah tersebut diperlukan agar aktivitas masyarakat, distribusi bantuan, dan pelayanan publik dapat kembali berjalan normal. Sejalan dengan Wapres, dalam rapat koordinasi penanganan dampak banjir bandang di Posko Utama, Bupati Solok Jon Firman Pandu menjelaskan sejumlah kebutuhan prioritas yang perlu segera ditindaklanjuti dalam tahap pemulihan. Kebutuhan tersebut mencakup pembangunan sabo dam sebagai langkah mitigasi bencana, serta perbaikan berbagai fasilitas dan sarana yang terdampak. “Rencana pembangunan Sabodam, ke depan ini penting. Selain itu perbaikan gedung kantor yang berkaitan dengan palayanan publik, perbaikan sawah, rumah, dan masjid,” ujarnya. Percepatan penanganan di berbagai sektor tersebut diharapkan dapat segera memulihkan akses dan layanan dasar masyarakat, sekaligus mendukung kembalinya aktivitas warga secara bertahap setelah bencana. Solok, 25 September 2026 Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden Beri Arahan Forkopimda, Wapres Tekankan Prioritas Tanggap Darurat dan Konsolidasi Penanganan Bencana Solo Wapres Minta Nakes RSUD Arosuka Solok Tangani Korban Bencana hingga Pulih dan Antisipasi Penyakit Pascabencana Sekda Sumbar: Penguatan ETPD Dorong Tata Kelola Keuangan Daerah Lebih Efektif dan Akuntabel Wapres Gibran Tinjau Dampak Banjir Bandang Solok, Tekankan Percepatan Penanganan dan Pemulihan

Pemko Pariaman Ajukan Pembangunan Pasar Basah ke Kementerian PU untuk Dorong Pariwisata

Wali Kota Pariaman, Sumbar Yota Balad saat menemui Menteri PU RI.
Wali Kota Pariaman, Sumbar Yota Balad saat menemui Menteri PU RI.

Pariaman – Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat, terus mendorong pembangunan berbagai infrastruktur strategis dengan mengajukan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Langkah ini ditujukan untuk memperkuat perekonomian, meningkatkan layanan publik, dan mendukung pengembangan sektor pariwisata di daerah.

Wali Kota Pariaman, Yota Balad, menyampaikan bahwa usulan pembangunan Pasar Basah Pariaman dan beberapa proyek infrastruktur lain telah diajukan kepada Menteri PU melalui Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, pada September 2025.

“Pembangunan Pasar Basah beserta beberapa infrastruktur lainnya telah kami sampaikan kepada Menteri PU melalui Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade,” ujar Yota Balad di Pariaman, Rabu (4/3/2026).

Selain itu, Yota juga bertemu langsung dengan Menteri PU, Dody Hanggodo, saat kunjungan kerja di Kabupaten Tanah Datar, Selasa (3/3), untuk memperkuat permohonan pembangunan tersebut.

Menurutnya, pengembangan infrastruktur menjadi sangat penting karena Kota Pariaman tengah berkembang menjadi destinasi wisata unggulan, baik di tingkat regional Sumatera maupun nasional.

“Pariaman sedang beranjak menjadi destinasi wisata, sehingga dibutuhkan infrastruktur yang memadai agar semakin menarik bagi pengunjung,” kata Yota.

Ia menambahkan, keterbatasan anggaran daerah membuat dukungan pendanaan dari APBN melalui pemerintah pusat menjadi krusial.

Salah satu proyek prioritas adalah pembangunan Pasar Basah Pariaman. Lokasi pasar yang direncanakan dekat dengan Pantai Gandoriah ini diharapkan dapat menata pedagang dengan lebih tertata, menciptakan kenyamanan bagi wisatawan, sekaligus mendukung penataan kawasan perkotaan.

Selain itu, Pemko Pariaman juga mengusulkan pembangunan dan perbaikan sejumlah ruas jalan, antara lain dari Simpang Balai Naras menuju Lakuak Tarok, serta perbaikan jalan dari Simpang Tembok Desa Toboh Palabah ke Simpang Lambang Air Santok.

“Ruas jalan ini merupakan akses vital bagi masyarakat dengan mobilitas kendaraan yang tinggi, terutama untuk kegiatan ekonomi. Di sepanjang jalur ini juga terdapat sejumlah sekolah dari SD hingga SMA/SMK serta menjadi akses warga menuju kantor pemerintahan,” jelas Yota.

Menteri PU, Dody Hanggodo, turut mendorong pembangunan infrastruktur di daerah dan menegaskan kesiapannya mendukung selama pemerintah daerah aktif memperjuangkannya.(des*)