Padang Pariaman – Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) mengalokasikan dana sebesar Rp12,5 miliar untuk memulihkan areal persawahan yang rusak di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025 lalu.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman, Hendri Satria, di Parik Malintang, Kamis, menyampaikan bahwa bantuan tersebut menjadi kabar baik di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ia menilai dukungan tersebut merupakan hasil dari upaya pemerintah daerah yang terus menjalin komunikasi dan mencari peluang bantuan dari pemerintah pusat.
Anggaran tersebut disalurkan melalui skema dana tugas pembantuan pada Satuan Kerja XIII Provinsi Sumatera Barat. Dana itu diwujudkan dalam enam program bantuan pemerintah yang difokuskan pada pemulihan sektor pertanian.
Enam program dimaksud meliputi optimalisasi lahan (oplah) sawah yang tidak berada di kawasan rawan bencana, rehabilitasi sawah terdampak, perbaikan dam parit, pembangunan irigasi perpipaan dan perpompaan, serta pembenahan jaringan irigasi tersier.
Program ini ditujukan bagi kelompok tani di 17 kecamatan di Padang Pariaman, sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.
Salah satu kegiatan yang telah memasuki tahap penetapan adalah optimalisasi lahan terdampak bencana ringan. Program ini menyasar 18 kelompok tani di sembilan kecamatan, dengan luas total 446 hektare. Kerusakan yang ditangani berupa endapan sedimen setinggi 10 hingga 30 sentimeter serta gangguan pada jaringan irigasi tersier.
Melalui kegiatan tersebut, dilakukan pengerukan sedimentasi di lahan sawah dan saluran irigasi tersier, sekaligus memperbaiki jaringan yang mengalami kerusakan. Perbaikan difokuskan pada irigasi tersier karena jaringan tersebut menjadi kewenangan Kementerian Pertanian dalam program pemulihan lahan.
Selain itu, terdapat pula program rehabilitasi untuk sawah yang mengalami kerusakan sedang dengan ketebalan sedimen di atas 30 sentimeter hingga mencapai 100 sentimeter, dengan luas minimal terdampak lima hektare. Program ini telah menetapkan 17 kelompok tani dengan total luasan 198 hektare.
Rencananya, kegiatan optimalisasi lahan akan dimulai pada awal Maret, sementara rehabilitasi lahan dijadwalkan berjalan setelah Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
Tak hanya itu, sejumlah kegiatan pendukung seperti pembangunan irigasi perpompaan dan perpipaan, perbaikan jaringan irigasi tersier, serta pembangunan dam parit untuk menjamin ketersediaan air akan dilaksanakan setelah Lebaran.
Melalui berbagai program tersebut, lahan yang sebelumnya tidak bisa dimanfaatkan pascabencana diharapkan kembali produktif. Hal ini diyakini akan memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Apabila pada tahap awal lahan yang direhabilitasi belum sepenuhnya siap difungsikan sebagai sawah, maka sementara waktu akan dimanfaatkan untuk menanam komoditas lain, seperti jagung, agar aktivitas pertanian masyarakat tetap berjalan.(des*)
