Jakarta – Trauma putusnya akses transportasi akibat bencana alam masih membekas kuat di Sumatera Barat. Ketika Jalan Lembah Anai dua kali terputus dalam dua tahun terakhir, aktivitas masyarakat lumpuh, distribusi logistik tersendat, dan perekonomian daerah ikut terguncang.
Kondisi itulah yang membuat pembangunan Jalan Tol Padang–Pekanbaru kini dipandang bukan lagi sekadar proyek infrastruktur, melainkan kebutuhan mendesak yang menyangkut keselamatan dan masa depan masyarakat.
Harapan itu menguat dalam pertemuan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama para kepala daerah dengan Kementerian Pekerjaan Umum RI dan pimpinan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI).
Pertemuan di Gedung Direktorat Jenderal Bina Marga, Jakarta, Selasa (3/2/2026), berlangsung hangat namun sarat kepentingan besar, yakni memastikan proyek tol yang telah lama dinantikan tidak kembali tertunda.
Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menyuarakan kegelisahan sekaligus harapan masyarakat daerahnya. Ia menegaskan, kehadiran jalan tol menjadi simbol perlindungan bagi masyarakat ketika jalur utama tidak lagi bisa diandalkan.
Baginya, jalan tol adalah jalur penyelamat yang mampu menjaga denyut ekonomi tetap hidup saat bencana datang tanpa peringatan.
Diskusi yang berlangsung setelah pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu menghadirkan Gubernur Sumatera Barat, para bupati dari Padang Pariaman, Tanah Datar, Agam, serta Wali Kota Bukittinggi dan Padang Panjang.
Kehadiran Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Andre Rosiade, semakin menegaskan kuatnya dorongan politik untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis tersebut.
Dalam forum itu, John Kenedy Azis menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk mendukung pembebasan lahan demi kelancaran proyek.
Ia berharap daerah tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut dilibatkan secara aktif agar persoalan di lapangan dapat diselesaikan dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan solutif.
Para kepala daerah sepakat bahwa Jalan Tol Padang–Pekanbaru bukan hanya akan memperpendek waktu tempuh, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Akses yang lebih cepat diyakini mampu menggerakkan sektor perdagangan, pariwisata, dan investasi, sekaligus memperkuat ketahanan wilayah dari ancaman keterisolasian akibat bencana.
Pertemuan itu akhirnya melahirkan tekad bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi serta mempercepat proses teknis pembangunan.
Di balik angka dan rencana besar proyek tersebut, tersimpan harapan masyarakat Sumatera Barat agar mereka tidak lagi terjebak dalam kecemasan setiap kali bencana memutus jalur kehidupan mereka.(r-bay).
