Pariaman – Pemerintah Kota Pariaman menetapkan kebutuhan dana sebesar Rp589 miliar untuk pemulihan pascabencana hidrometeorologi hebat yang melanda wilayah ini pada November 2025 lalu.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Pariaman, Yota Balad, dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Dalam kesempatan tersebut, di hadapan Sekretaris Utama BNPB, Rustian, dan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, Yota Balad menjelaskan bahwa bencana tersebut berdampak pada 7.661 warga yang tersebar di empat kecamatan.
“Hasil verifikasi lapangan lintas OPD menunjukkan kerusakan fisik mencapai Rp497 miliar. Sektor infrastruktur menjadi yang paling terdampak, dengan kerusakan senilai Rp452 miliar, mencakup 13 ruas jalan, 4 jembatan, 15 fasilitas keselamatan jalan, gedung pemerintah, fasilitas kesehatan, sekolah, serta 2 unit transportasi laut. Selain itu, 2.377 rumah terendam, 45 unit rusak, dan 10 unit perlu direlokasi dari bantaran sungai,” jelasnya.
Tak hanya kerusakan fisik, bencana juga menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp499 miliar akibat terhentinya aktivitas UMKM, pertanian, perikanan, dan sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Kota Pariaman.
Dana Rp589 miliar yang diajukan dalam dokumen R3P tidak hanya diperuntukkan bagi perbaikan fisik, tetapi juga untuk membangun ketahanan wilayah yang lebih kuat sesuai prinsip Build Back Better.
“Kita berharap rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya mengembalikan kondisi fisik, tetapi juga memperkuat mitigasi agar risiko bencana di masa depan dapat ditekan,” tegas Yota Balad.(des*)
