Sampit, fajarharapan.id – Mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali mengintai pada musim kemarau tahun ini, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, menggelar apel siaga dan gladi kesiapsiagaan yang melibatkan berbagai unsur lintas sektoral, Senin (4/8/2025).
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Sampit, dengan tujuan memperkuat koordinasi dan respons cepat antar instansi dalam mencegah serta menangani potensi bencana yang bisa menyebabkan kerugian besar secara ekologis maupun sosial ekonomi.
Wakil Bupati Kotim, Irawati, yang memimpin langsung apel tersebut menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah seluruh elemen dalam menghadapi karhutla.
Ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk TNI/Polri, dunia usaha, dan masyarakat luas. “Semoga kegiatan ini semakin memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektoral dalam penanggulangan karhutla di Kotim, serta menjadi aksi nyata dalam upaya mengurangi risiko bencana,” ujarnya.
Apel siaga tersebut diikuti oleh berbagai elemen strategis, antara lain perwakilan dari Polres Kotim, Kodim 1015/Sampit, DPRD, Kejaksaan Negeri Kotim, BMKG, Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satpol PP, serta relawan dan kelompok masyarakat peduli api. Kehadiran para pemangku kepentingan ini memperlihatkan komitmen kuat dalam menjaga wilayah Kotim dari ancaman karhutla yang kerap terjadi setiap tahunnya, terutama saat musim kemarau ekstrem melanda Kalimantan Tengah.
Irawati mengingatkan bahwa bencana karhutla bukan sekadar ancaman musiman, melainkan persoalan serius yang berdampak jangka panjang. Ia merujuk pada pengalaman pahit yang pernah dialami Kotim dalam beberapa tahun terakhir.
“Kabupaten ini pernah mengalami dampak berat dari karhutla pada 2015, 2019, dan juga tahun lalu, 2023. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan rusaknya lahan produktif dan gambut, kerugian materiil yang besar, meningkatnya kasus ISPA, serta terganggunya aktivitas masyarakat,” ungkapnya.
Oleh karena itu, menurut Irawati, penting bagi seluruh pihak untuk siaga sejak dini dan melakukan tindakan antisipatif sebelum kebakaran meluas.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hingga 31 Juli 2025, telah terdeteksi sebanyak 130 hotspot atau titik panas di wilayah Kotim. Selain itu, sekitar 19,63 hektare lahan telah terbakar.
Data ini menjadi alarm penting bahwa potensi bencana masih tinggi, sehingga berbagai upaya pencegahan harus segera dilaksanakan secara intensif. Pemerintah pun tidak tinggal diam. Seiring dengan peningkatan potensi karhutla, Pemerintah Kabupaten Kotim menetapkan status siaga darurat karhutla selama 90 hari, terhitung sejak 1 Agustus hingga 29 Oktober 2025.
Penetapan status siaga tersebut menjadi dasar hukum bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), aparat TNI dan Polri, BPBD, Manggala Agni, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil untuk mengerahkan seluruh sumber daya dalam rangka pencegahan, pemantauan, dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Irawati menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi, agar seluruh kekuatan yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara maksimal. Ia juga berharap masyarakat turut berperan aktif dalam menjaga lingkungan, terutama dengan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kotim, Multazam, menyatakan bahwa selain apel siaga, pihaknya juga berencana menggelar simulasi penanggulangan karhutla. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan personel gabungan di lapangan agar mampu merespons cepat saat terjadi kebakaran.
Namun, simulasi terpaksa dijadwalkan ulang karena kondisi cuaca saat apel yang diguyur hujan, sementara simulasi membutuhkan kondisi lahan yang kering agar lebih realistis. “Kami akan jadwalkan ulang simulasi ini dan mengupayakan agar lebih banyak sukarelawan dilibatkan, supaya penanganan karhutla nanti benar-benar efektif,” ujar Multazam.
Ia juga menjelaskan bahwa apel siaga dilengkapi dengan pengecekan kesiapan personel, peralatan, dan armada pemadam. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan seluruh unsur siap terjun ke lapangan kapan pun diperlukan. Untuk BPBD Kotim sendiri, ia menyebut bahwa persiapan telah dilakukan secara maksimal.
Meski ada satu unit armada yang sedang dalam perbaikan, ia optimis armada tersebut bisa segera digunakan kembali dalam waktu dekat. “Kami terus melakukan perawatan dan perbaikan alat yang ada. Jangan sampai saat bencana terjadi, peralatan kita tidak dalam kondisi siap,” katanya.
Lebih lanjut, Multazam menambahkan bahwa pihaknya juga sedang mengajukan dukungan tambahan dari pusat, termasuk rencana usulan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai alternatif untuk menekan potensi kebakaran hutan.
Menurutnya, OMC bisa menjadi solusi saat cuaca ekstrem berkepanjangan menyebabkan kekeringan yang memicu titik api. Namun, ia menyadari bahwa pelaksanaan OMC memerlukan koordinasi dengan banyak pihak, termasuk dengan pemerintah pusat dan BMKG.
Dengan apel siaga dan seluruh rangkaian kegiatan kesiapsiagaan lainnya, Pemerintah Kabupaten Kotim berharap dapat membangun sistem tanggap darurat yang lebih kuat dan efektif. Kesiapan fisik dan mental seluruh personel yang terlibat menjadi modal penting dalam menghadapi potensi karhutla yang bisa datang sewaktu-waktu.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat tentang bahaya membakar lahan juga terus digencarkan agar kesadaran kolektif terhadap perlindungan lingkungan bisa tumbuh secara berkelanjutan.(Audy)
