Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menindak tegas aktivitas judi online dengan memblokir rekening yang terlibat dalam transaksi ilegal tersebut.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemutusan akses terhadap situs-situs judi online saja tidak cukup untuk memberikan efek jera kepada para pelaku. Ia menyatakan bahwa pemblokiran rekening merupakan langkah strategis yang lebih efektif.
“Konten bisa dibuat ulang dengan sangat mudah. Tapi kalau rekening sudah diblokir, tidak semudah itu bisa dibuka kembali,” ujarnya usai menghadiri pertemuan bersama Dewan Ekonomi Nasional dan PPATK di Jakarta Pusat, Rabu (30/7/2025).
Meutya mengungkapkan, sejak 20 Oktober 2024 hingga 28 Juli 2025, pihaknya telah menurunkan hampir 2,5 juta konten negatif, dengan sekitar 1,7 juta di antaranya merupakan konten yang berkaitan dengan judi online.
“Data ini kami kumpulkan melalui laporan dari masyarakat serta sistem crawling yang kami miliki,” jelasnya.
Namun begitu, ia mengakui bahwa penyebaran situs judi online masih marak dan terus berkembang, bahkan semakin gencar dipromosikan di berbagai media sosial. Pelaku judi online kini semakin lihai dan kreatif dalam mengakali sistem pemantauan untuk menyebarluaskan konten mereka.
Atas dasar itu, Meutya menyambut baik inisiatif PPATK dalam melacak aliran dana melalui rekening-rekening yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online. Ia juga mendorong lembaga perbankan untuk memperketat proses verifikasi dalam pembukaan rekening baru.
“Bank juga harus lebih selektif agar para pelaku tidak bisa dengan mudah membuat rekening baru,” tegasnya.
Dengan sinergi antara Kemkomdigi dan PPATK, Meutya berharap upaya untuk memberantas judi online bisa dilakukan secara lebih menyeluruh dan efektif.
“Kolaborasi seperti ini sangat penting. Di satu sisi ada pemantauan konten, di sisi lain juga ada pelacakan terhadap transaksi keuangannya,” pungkasnya.(des*)
