Jakarta — Pemerintah menargetkan Indonesia bisa mandiri dalam pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada 2026. Pada tahun tersebut, impor solar ditargetkan tidak lagi dilakukan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa proyeksi tersebut bisa tercapai apabila proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan sudah beroperasi secara maksimal. Dengan tambahan kapasitas produksi dari kilang tersebut, Indonesia diperkirakan akan memiliki kelebihan pasokan solar.
“Kalau proyek RDMP sudah selesai dan berjalan penuh, pada 2026 kita bisa surplus sekitar 3–4 juta kiloliter. Jadi agenda kami, di 2026 tidak ada lagi impor solar,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Senin (30/11/2025).
Meski begitu, Bahlil menekankan bahwa target penghentian impor tetap akan menyesuaikan kesiapan infrastruktur dan jadwal operasional kilang milik PT Pertamina (Persero). Kementerian ESDM disebut terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan kesiapan teknis di lapangan.
Ia menjelaskan, apabila pengoperasian penuh kilang baru dimulai pada Maret 2026, masih ada kemungkinan impor dilakukan dalam jumlah terbatas pada awal tahun demi menjaga ketersediaan stok nasional.
“Tergantung kesiapan Pertamina. Kalau operasinya baru penuh di Maret, mungkin Januari–Februari masih ada sedikit impor. Tapi kalau ternyata stok aman, ya tidak perlu impor,” jelasnya.
Selain mengejar kemandirian pasokan, pemerintah juga menyiapkan peta jalan peningkatan kualitas solar dalam negeri. Saat ini angka setana solar sudah berada di level 51, namun pemerintah berambisi menyelaraskannya dengan standar Euro 5.
Bahlil mengakui, keterbatasan fasilitas kilang yang ada menjadi tantangan utama. Meski demikian, pemerintah menegaskan komitmennya untuk melakukan modernisasi agar standar lingkungan yang lebih baik dapat tercapai.
“Tujuannya memang menuju standar Euro 5. Walau infrastruktur kita belum sepenuhnya siap, peningkatannya akan dilakukan bertahap,” ujar Bahlil.
Proyek RDMP Balikpapan sendiri merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi sekitar USD 7,4 miliar atau setara kurang lebih Rp126 triliun. Proyek ini menjadi salah satu investasi terbesar BUMN di satu lokasi, dengan tujuan utama menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.(BY)
