Sri Mulyani Tegaskan Pentingnya Pemahaman APBN dan APBD bagi Petugas Pajak di Forum RCE

Sri Mulyani minta petugas Pajak samakan persepsi soal APBN dan APBD
Sri Mulyani minta petugas Pajak samakan persepsi soal APBN dan APBD

JakartaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan seluruh petugas pajak untuk memahami Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai amanah dalam pengelolaan keuangan negara. Pesan tersebut disampaikan saat Kementerian Keuangan mengadakan pertemuan Forum Chief Economist Regional (RCE) di Kota Serang, Banten, pada 7-8 Agustus 2024.

Sri Mulyani menyatakan, “Kita perlu memahami instrumen (APBN) yang telah diamanahkan oleh negara untuk dikelola. Di era digital dan berbagi informasi yang cepat ini, Forum RCE perlu dimodifikasi dan dipercepat pemahamannya,” ungkapnya dalam keterangan resmi pada Minggu (11/8/2024).

Forum RCE bertujuan untuk menganalisis dampak APBN di daerah, bekerja sama dengan para ahli ekonomi dan fiskal dari Kementerian Keuangan. Forum ini menjadi wadah bagi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), para ahli regional, dan perwakilan Kementerian Keuangan di daerah untuk menciptakan sinergi dalam komunikasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah.

Para ahli regional dan lokal terdiri dari akademisi serta praktisi dari perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi dan fiskal, yang telah diakui oleh Kementerian Keuangan sebagai mitra untuk merumuskan analisis dan rekomendasi di wilayah masing-masing.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, menekankan bahwa DJPb bersama instansi vertikal Kemenkeu di daerah akan terus meningkatkan sinergi dan menyediakan data yang diperlukan oleh para ahli dalam melakukan analisis. “Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah di daerah dan memberikan nilai tambah terhadap kebijakan yang diambil,” jelasnya.

Forum RCE, yang mengusung tema “Optimalisasi Peran Regional Chief Economist dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Inklusif dan Berkelanjutan,” dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, serta jajaran pimpinan Kementerian Keuangan lainnya. Sebanyak 150 peserta hadir dalam acara ini, termasuk 37 ahli regional dan lokal.(BY)