LJakarta, fajarharapan.id — Upaya menghapus praktik kendaraan Over Dimension and Overload (ODOL) di Indonesia kembali mendapat dorongan kuat. Kali ini, Jasa Raharja menginisiasi forum diskusi bertajuk “Ngobrol Keselamatan”, yang digelar di Kantor Pusat Jasa Raharja, Jakarta, Rabu (4/6).
Acara ini mempertemukan para pakar transportasi, perwakilan kementerian dan lembaga, hingga akademisi, dalam satu ruang dialog strategis.
Diskusi ini menjadi bagian dari dukungan nyata terhadap program nasional Indonesia Menuju Zero ODOL, sebuah inisiatif penting untuk menciptakan transportasi jalan yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. ODOL sendiri selama ini menjadi biang kerok kerusakan infrastruktur, kecelakaan fatal, hingga pemborosan logistik nasional.
Program Zero ODOL merupakan langkah pemerintah bersama Korlantas Polri yang sudah dirancang dengan strategi bertahap, mulai dari edukasi, sosialisasi, hingga penindakan. Target besarnya: Indonesia bebas ODOL sepenuhnya pada tahun 2025.
Plt Direktur Utama Jasa Raharja, Rubi Handojo, membuka diskusi dengan menyatakan komitmen penuh lembaganya dalam menyukseskan program ini. “Kami siap menerjemahkan hasil diskusi ini ke dalam aksi nyata di jajaran kami. Ini bukan hanya soal regulasi, tetapi tentang keselamatan manusia,” tegasnya.
Turut hadir dalam forum ini antara lain Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, Direktur Lalu Lintas Jalan dari Kemenhub Rudi Irawan, Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono, serta perwakilan dari BPJT, KNKT, forum transportasi, dan sejumlah akademisi ternama. Diskusi berlangsung terbuka dan kritis, dengan sorotan pada berbagai hambatan teknis dan regulasi yang masih dihadapi dalam penertiban ODOL.
Salah satu isu yang mencuat datang dari Sonny Sulaksono Wibowo, akademisi sekaligus perwakilan dari Badan Pengatur Jalan Tol. Ia menilai bahwa masih banyak celah dalam pengawasan pengemudi. “Kendaraan ODOL itu bukan hanya soal kendaraan, tapi juga pengemudinya. Pemahaman mereka tentang pengangkutan barang masih minim, terutama barang berbahaya. Kita bahkan belum punya regulasi spesifik soal B3,” jelasnya.
Sementara itu, Andyka Kusuma dari Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi (FSTPT) menyoroti pentingnya road map yang terukur dengan indikator sosial dan ekonomi yang jelas. “Kerugian akibat ODOL bukan cuma kerusakan jalan, tapi juga kerugian nyawa manusia. Dalam studi kami, jika seorang kepala keluarga usia produktif meninggal akibat kecelakaan ODOL, potensi kerugian bisa mencapai 9 miliar rupiah,” paparnya.
Menutup diskusi, moderator Ki Darmaningtyas dari Instran mengusulkan pembuatan buku putih sebagai panduan solusi lintas sektor. Buku ini nantinya akan diisi oleh kontribusi pemikiran dari masing-masing pemangku kepentingan yang hadir. “Buku putih ini penting agar kita punya pedoman konkret dalam menertibkan ODOL. Saya berharap dalam sebulan, semua tulisan sudah terkumpul,” katanya dengan optimisme.
Melalui kegiatan ini, Jasa Raharja menegaskan perannya tidak hanya sebagai pelindung korban kecelakaan lalu lintas, tetapi juga sebagai katalisator perubahan menuju transportasi yang aman. Kolaborasi antara negara, pakar, dan masyarakat luas menjadi fondasi utama dalam perjalanan menuju Indonesia bebas ODOL.
Semangat sinergi ini diharapkan mampu menyalakan gerakan bersama menuju masa depan jalan raya Indonesia yang lebih aman, efisien, dan manusiawi.(*)
