Jakarta – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) bersama Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menekankan pentingnya penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (Environmental, Social, Governance/ESG) dalam membangun lingkungan kerja yang berkelanjutan.
Sekretaris Perusahaan PLN EPI, Mamit Setiawan, menyampaikan bahwa walaupun PLN EPI baru resmi berdiri pada 2023, pihaknya telah aktif menerapkan berbagai program guna mewujudkan tata kelola perusahaan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami bertanggung jawab atas penyediaan energi primer untuk seluruh kebutuhan PLN Grup, termasuk batu bara, gas alam, bahan bakar minyak, dan biomassa. Semua diarahkan untuk mendukung agenda transisi energi dan mencapai target Net Zero Emissions pada 2060,” ujar Mamit dalam pernyataannya, Minggu (1/6/2025).
Fokus pada Pengembangan Energi Biomassa
PLN EPI telah membentuk direktorat khusus yang menangani biomassa. Langkah ini bertujuan menggantikan sebagian penggunaan batu bara dengan metode cofiring menggunakan limbah organik. Di sisi lain, perusahaan juga membangun budaya kerja yang positif melalui penerapan nilai-nilai AKHLAK, pelatihan antar unit kerja, dan partisipasi karyawan dalam kegiatan sosial seperti Employee Volunteering Program (EVP).
“Kami tak hanya mengejar efisiensi operasional, tetapi juga ingin menciptakan tempat kerja yang menyenangkan. Kami menyediakan fasilitas seperti tempat penitipan anak, ruang laktasi, dan skor engagement karyawan kami tahun lalu tercatat sebesar 80,58,” tambahnya.
Dialog Sosial dan Peran Serikat Pekerja
Sementara itu, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menekankan pentingnya membangun kolaborasi antara pekerja dan pengusaha melalui dialog yang terbuka. Menurutnya, pendekatan konfrontatif seperti saling menyalahkan sudah tidak relevan untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan.
“Diperlukan ruang diskusi yang sehat agar pekerja merasa aman dan tertarik untuk bergabung dalam serikat. Kita tidak bisa terus menerapkan strategi naming and shaming,” jelas Elly.
Elly juga menyoroti masih adanya ketimpangan akses terhadap riset dan publikasi antara pengusaha dan serikat pekerja. “Serikat buruh sering kalah dalam menyampaikan narasi karena terbatasnya dana untuk membuat kajian. Padahal, banyak praktik baik yang terjadi di lapangan tapi tidak terdokumentasi,” paparnya.
Meski begitu, Elly memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah membuka diri untuk bekerja sama dan melibatkan pekerja dalam proses pengambilan keputusan.
“Kami ingin berperan aktif, tidak hanya menyuarakan tuntutan, tetapi juga memberi kontribusi nyata untuk keberlangsungan usaha,” tutupnya.(BY)
