Padang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini menjadi yang ke-12 kali secara berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Sumatera Barat, Sudarminto Eka Putra, kepada Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, di Kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat, pada Kamis, 22 Mei 2025.
Wakil Bupati Rahmat Hidayat menyebut keberhasilan meraih opini tertinggi dari BPK ini merupakan hasil konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
“Capaian ini adalah buah dari kerja keras seluruh jajaran Pemkab Padang Pariaman. Namun tantangannya justru bagaimana kita menjaga dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan ke depan,” ujar Rahmat.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan meminta agar jajaran pemerintah daerah tidak lengah dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Sudarminto Eka Putra, menegaskan bahwa opini WTP bukan berarti bebas dari temuan. Pemerintah daerah tetap wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam waktu maksimal 60 hari kerja sejak LHP diterima.
“Tindak lanjut meliputi pengembalian ke kas daerah, penyampaian surat pernyataan, dan pelaksanaan seluruh rekomendasi yang diberikan,” tegasnya.
Inspektur Kabupaten Padang Pariaman, Hendra Aswara, menjelaskan bahwa LKPD 2024 telah memuat sejumlah laporan keuangan utama, termasuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
“Kami berkomitmen menjaga integritas laporan keuangan, sebagaimana amanat Bupati dan Wakil Bupati. Opini WTP ini bukan tujuan akhir, tapi pijakan untuk pelayanan publik yang lebih baik,” kata Hendra.
Dengan pencapaian ini, Padang Pariaman menjadi salah satu daerah di Sumatera Barat yang paling konsisten dalam meraih opini WTP.(r-bay).
