Padang Pariaman – Komitmen pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam jantung birokrasi daerah kembali ditegaskan. Direktorat Penguatan Kapasitas HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat menyelenggarakan kegiatan “Penguatan Kapasitas HAM bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah”, pada Kamis, 8 Mei 2025.
Digelar secara hybrid, kegiatan ini diikuti oleh ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai daerah di Sumatera Barat, dengan mengangkat penguatan bertema: “Budaya Kerja ASN Berbasis HAM untuk Pelayanan Publik yang Optimal”.
Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, yang membuka acara secara resmi, menekankan bahwa ASN tidak hanya bertugas menjalankan kebijakan, tetapi juga sebagai ujung tombak penguatan dalam perlindungan HAM di ranah birokrasi.
“ASN adalah wajah negara di mata rakyat. Mereka wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM dalam setiap aspek pelayanan. Tak boleh ada diskriminasi, ketertutupan, apalagi penyalahgunaan wewenang, maka perlu penguatan ASN” tegas Rahmat, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021.
Ia menegaskan pentingnya dengan penguatan implementasi nilai-nilai BerAKHLAK – Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif – sebagai budaya kerja yang menyatu dengan semangat HAM.
Kabupaten Padang Pariaman sendiri menjadi contoh konsisten dalam penghormatan HAM, dengan torehan prestasi sebagai “Kabupaten Peduli HAM” selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024). Rahmat berharap capaian ini menjadi pelecut semangat bagi ASN di seluruh Indonesia.
“ASN harus menjadi agen perubahan, menghadirkan birokrasi yang adil, inklusif, dan humanis,” tuturnya.
Acara ini turut menghadirkan dua narasumber inspiratif: Direktur Penguatan Kapasitas HAM Kemenkumham, Novie Soegiharti, S.Sos., M.Si., dan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Padang Pariaman, M. Fadhli, S.AP., M.M., yang juga dikenal sebagai motivator muda di daerah.(bay).
