BEIJING – Tarif impor yang diterapkan oleh Komisi Eropa terhadap mobil listrik asal China resmi berlaku pada Rabu, 30 Oktober 2024, setelah negosiasi antara kedua pihak gagal membuahkan kesepakatan. Kebijakan ini menerapkan pajak impor hingga 45,3% pada beberapa kendaraan listrik buatan China, yang diperkirakan akan mempengaruhi sektor industri secara luas.
Penetapan tarif ini sudah lama direncanakan dan muncul setelah investigasi mendalam dari pihak Komisi Eropa. Besaran tarif bervariasi antara perusahaan tergantung tingkat kerja sama mereka dengan otoritas Uni Eropa. Misalnya, SAIC, perusahaan induk dari merek MG, dikenakan tarif tertinggi hingga 35,3% di samping tarif dasar 10%. Sementara itu, BYD dikenakan tambahan tarif sebesar 17%, dan Geely 18,8%, seperti dilaporkan oleh Carscoop.
Merespons kebijakan ini, Kementerian Perdagangan China dilaporkan meminta perusahaan otomotif domestik untuk menunda rencana investasi di negara-negara yang mendukung tarif impor tersebut.
Menurut laporan dari Reuters, beberapa produsen mobil China juga didorong untuk mengalihkan investasi mereka ke negara-negara yang menentang kebijakan tarif atau berhati-hati dengan negara-negara yang abstain dalam pemungutan suara.
Sebanyak 10 negara anggota Uni Eropa, termasuk Prancis, Polandia, dan Italia, mendukung kebijakan tarif tersebut. Di sisi lain, 12 negara memilih abstain, sementara lima negara menentangnya, di antaranya Jerman, yang memiliki industri otomotif besar.
Dorongan dari Kementerian Perdagangan China untuk mengalihkan investasi dari negara-negara pendukung tarif ini dapat membawa dampak serius bagi negara seperti Italia dan Prancis. Kedua negara ini sebelumnya aktif menarik investasi dari produsen mobil China namun akhirnya memilih untuk menyetujui tarif tersebut. SAIC, misalnya, berencana membangun pusat suku cadang di Prancis pada akhir tahun, sementara Italia tengah menjajaki investasi dengan sejumlah perusahaan seperti Chery dan Dongfeng Motor.
BYD sendiri telah berkomitmen membangun pabrik di Hungaria, negara yang menolak tarif Uni Eropa tersebut, dan sedang mempertimbangkan untuk memindahkan kantor pusatnya di Eropa dari Belanda ke Hungaria — langkah yang kini dinilai strategis dalam menghadapi situasi ini.(BY)
