Jakarta – Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melakukan berbagai langkah strategis untuk mencapai swasembada energi. Salah satu upaya penting yang harus didorong adalah pembangunan infrastruktur gas bumi guna memenuhi target Swasembada Energi yang tercantum dalam Asta Cita poin kedua.
Langkah ini juga bertujuan mencegah terjadinya ironi sebagaimana diungkapkan dalam studi ASEAN Center for Energy (ACE) yang memproyeksikan bahwa Indonesia akan menjadi importir gas alam pada 2030 dan 2040.
“Pemerintah memang harus gencar dalam membangun infrastruktur gas bumi. Jika pengelolaan gas bumi dalam negeri tidak optimal meskipun ada cadangan besar, risikonya kita akan bergantung pada impor,” ujar Ketua Komite Investasi Aspermigas, Moshe Rizal, Jumat (25/10/2024).
Menurut Moshe, kunci optimalisasi gas bumi di dalam negeri adalah pertama-tama membangun infrastruktur distribusi. Kehadiran infrastruktur yang memadai akan mendorong peningkatan permintaan karena penggunaan gas akan meluas baik di sektor industri, rumah tangga, maupun transportasi.
Dengan adanya infrastruktur tersebut, proses eksplorasi dan eksploitasi sumber baru gas bumi akan semakin meningkat, terlebih karena produksi gas bumi dipengaruhi oleh permintaan atau dikenal dengan konsep “demand driven.”
“Kenapa tidak menarik investor saja? Karena keekonomiannya kecil, banyak investor yang kurang tertarik,” jelas Moshe.
Sebagai contoh, ia menyebut proyek pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem) yang sempat tertunda hingga 18 tahun sebelum akhirnya didanai oleh APBN.
Moshe menambahkan bahwa pemerintah harus berperan aktif, khususnya dalam proyek yang tidak diminati investor namun memiliki urgensi tinggi. “Segala proyek yang tidak menarik bagi investor namun penting, sebaiknya didanai APBN untuk solusi jangka panjang, bukan hanya subsidi sementara,” katanya.
Lebih lanjut, Moshe juga menyoroti pentingnya meningkatkan daya tarik investasi di sektor gas bumi agar industri tersebut berkembang secara berkelanjutan.
Salah satu kendala utama dalam menarik investasi adalah skema subsidi pada program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang menetapkan harga gas bumi sebesar USD6 per MMBTU, jauh di bawah harga pasar. Subsidi ini justru membuat nilai keekonomiannya semakin rendah sehingga kurang menarik bagi investasi di sektor hulu dan infrastruktur.
Sejak awal diberlakukan pada 2020 hingga semester 1 tahun 2023, program HGBT menyebabkan kerugian negara sebesar Rp57,65 triliun, berdasarkan data dari Kementerian ESDM.
Moshe menyarankan agar dana subsidi lebih baik dialihkan untuk pembangunan infrastruktur gas bumi secara bertahap. “Subsidi perlu dikurangi sedikit demi sedikit dan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur,” tegasnya.
Langkah ini diyakini akan membuat biaya logistik dan distribusi gas lebih efisien. “Subsidi harus bersifat sementara, pemerintah perlu menyediakan energi yang mendukung pertumbuhan industri jangka panjang,” tambahnya.
Sejalan dengan Moshe, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyebut optimalisasi gas bumi di dalam negeri merupakan langkah strategis di tengah risiko geopolitik dan fluktuasi ekonomi global, guna mengurangi ketergantungan energi impor.
“Tanpa kemandirian energi, ekonomi kita rentan terhadap perubahan harga energi global yang bisa berdampak besar pada perekonomian,” ujarnya.
Menurut Josua, potensi pasar gas bumi di Indonesia sebenarnya sangat besar. Pembangunan infrastruktur dapat membuka potensi permintaan bagi sumber energi yang paling bersih ini.
“Permintaan gas bumi dari sektor manufaktur dan rumah tangga menciptakan peluang pasar yang menarik bagi swasta. Pemerintah dapat memberikan berbagai insentif untuk mendorong infrastruktur distribusi gas bumi,” pungkasnya.(BY)
