Jakarta – Biaya proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp16,7 triliun. PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB) mengakui bahwa pembengkakan biaya ini mengganggu kelayakan investasi pada proyek tersebut.
Sebelumnya, estimasi biaya untuk proyek tol ini diperkirakan sekitar Rp10,6 triliun.
“Pembengkakan biaya konstruksi ini pastinya berdampak pada kelayakan investasi, ini menjadi pendekatan awal yang kami lakukan,” ungkap Direktur Utama JJB, A.J. Dwi Winarsa, saat di wawancarai pada Jumat (11/10/2024).
Menurut perhitungan JJB, peningkatan biaya konstruksi tol memberikan dampak negatif terhadap rencana bisnis mereka sebagai Badan Usaha Jalan Tol yang mengelola Ruas Yogyakarta – Bawen.
Diketahui, ada lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi pemegang saham JJB. Di antara mereka terdapat PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT PP (Persero) Tbk, dan PT Brantas Abipraya (Persero) Tbk.
“Kami harus menghitung kembali bahwa pembengkakan biaya konstruksi ini akan mempengaruhi kelayakan investasi berdasarkan rencana bisnis kami,” tambahnya.
“Karena jalan tol adalah suatu bentuk investasi, kami melakukan perhitungan ulang terhadap rencana bisnis untuk memastikan kelayakannya,” lanjutnya.
Dwi menjelaskan bahwa Jasamarga Jogja Bawen telah mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk mendapatkan dukungan dalam mengembalikan kelayakan investasi proyek sesuai dengan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT).
“Ada empat hal yang kami ajukan, yang pertama penyesuaian tarif, kedua perpanjangan masa konsesi, ketiga dukungan untuk konstruksi, khususnya untuk seksi 3-4 (ruas Tol Jogja – Bawen),” kata Dwi.
“Saat ini kami sedang memproses permohonan agar konstruksi seksi 3-4 dapat dikerjakan oleh pemerintah, sementara pengoperasiannya tetap berada di pihak kami, ditambah adanya penyesuaian tarif khusus yang kami ajukan,” tambahnya.
Dwi mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan biaya proyek strategis nasional (PSN) di sektor infrastruktur melonjak. Salah satunya adalah perluasan penetapan lokasi (penlok), yang menurutnya menambah biaya proyek sekitar Rp1,3 triliun.
“Penambahan ini berhubungan dengan instruksi tambahan. Di Jogja-Bawen terdapat beberapa pekerjaan yang harus dilakukan berdasarkan instruksi tersebut, termasuk penlok yang menambah biaya proyek,” jelas Dwi.
Selain itu, penggunaan peralatan teknologi tinggi dalam pelaksanaan proyek juga menjadi faktor peningkatan biaya. Namun, Dwi enggan menjelaskan rincian lebih lanjut mengenai hal ini. Ada juga tambahan desain konstruksi, seperti penggunaan baja single beam crane yang awalnya direncanakan untuk satu kolong, kini diperluas menjadi dua kolong.
“Awalnya menggunakan satu kolong, kini menjadi dua kolong, dan terdapat portal sepanjang 52 meter, yang juga menambah biaya karena konstruksinya tidak dapat diubah,” tuturnya.
Dwi menambahkan bahwa setiap area penting di jalan tol, baik di sisi kiri maupun kanan, harus memiliki clear zone atau area bebas untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.
“Selain itu, ada instruksi teknis terkait clear zone, yang dikeluarkan oleh Pak Dirjen untuk mengurangi fatalitas atau kecelakaan. Instruksi ini mengharuskan adanya area tertentu di kiri dan kanan jalan tol,” jelasnya. (des*)
