Jakarta – Nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke depan akan bergantung pada kebijakan Prabowo Subianto. Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, hal ini sudah terlihat dari rancangan APBN tahun 2025.
Alokasi anggaran tidak lagi terfokus pada proyek ambisius Presiden Jokowi, melainkan lebih mengarah pada program unggulan yang menjadi bagian dari janji-janji politik Prabowo.
Pada tahun 2025, secara keseluruhan anggaran pembangunan IKN melalui APBN dialokasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp9,19 triliun, serta anggaran Otorita IKN sebesar Rp6,39 triliun. Sehingga total dukungan APBN untuk IKN pada 2025 hanya sebesar Rp16,12 triliun.
“Anggaran IKN tahun lalu saja mencapai Rp23 triliun, sebelumnya pada 2022 bahkan Rp44 triliun. Alokasi APBN kita sangat terbatas, fokus Prabowo tentu akan mengarah pada janjinya yang paling populer, yakni makanan bergizi gratis, serta peningkatan anggaran pertahanan sebesar 12%,” ujar Yunarto dalam acara Wealth Xpo CIMB Niaga di Jakarta, Jumat (27/9/2024).
Menurut Yunarto, dalam konteks alokasi anggaran untuk proyek IKN, pembangunan ibu kota baru ini kemungkinan akan berjalan lebih lambat dibandingkan periode Jokowi, yang lebih mendukung proyek tersebut secara finansial.
APBN akan tetap difokuskan untuk membangun infrastruktur dasar, yang dianggap penting sebagai daya tarik bagi investor untuk berpartisipasi dalam proyek pembangunan ibu kota baru.
“Tentu saja, jika hanya mengandalkan APBN, kita tidak bisa berharap perpindahan ibu kota akan terjadi dalam waktu satu tahun,” tambahnya.
Berdasarkan alokasi anggaran Presiden Terpilih Prabowo, Yunarto menyebutkan ada dua fokus utama dalam pemerintahan Prabowo, yakni ketahanan pangan dan ketahanan energi. Sementara infrastruktur dianggap Prabowo tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat.
“Prioritas Prabowo adalah pangan dan energi. Itulah mengapa ketika kita berbicara tentang anggaran infrastruktur, yang seharusnya bertujuan untuk menurunkan biaya logistik, Prabowo melihatnya tidak sebagai peran utama negara, karena tidak terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat,” kata Yunarto.
“Sedangkan dari sudut pandang Prabowo, infrastruktur tidak boleh dibiayai sepenuhnya oleh negara, sehingga alokasi anggarannya turun dan pembangunan infrastruktur akan lebih banyak melibatkan pihak swasta,” pungkasnya.(BY)
