DPR Desak Pemerintah Pertahankan Subsidi BBM dan KRL, Kelas Menengah Semakin Tertekan

Jakarta, fajarharapan.id – Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak, mendesak pemerintah untuk tetap mempertahankan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif Kereta Rel Listrik (KRL). Desakan ini muncul karena banyaknya masyarakat kelas menengah yang kini semakin terpuruk dan berisiko jatuh ke dalam jurang kemiskinan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam lima tahun terakhir, jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia telah mengalami penurunan signifikan. Pada 2019, kelas menengah mencapai 57,33 juta orang atau 21,45% dari total penduduk, namun pada 2024, jumlah tersebut anjlok menjadi 47,85 juta orang atau hanya 17,13%.

“Kelas menengah saat ini menghadapi beban pajak yang berat, dengan berbagai pungutan yang jika dijumlahkan bisa mencapai hampir 20% dari pendapatan mereka,” ujar Amin dalam keterangannya, Rabu (11/9/2024).

Amin menyoroti kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan masyarakat miskin dan kalangan atas, sehingga kebutuhan kelas menengah sering terabaikan. Padahal, kelompok ini merupakan motor penggerak utama konsumsi dalam negeri yang menopang perekonomian.

“Penurunan jumlah kelas menengah berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, permintaan barang dan jasa akan berkurang, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi,” tegas politisi PKS tersebut.

Amin juga mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi di atas 7% yang dicanangkan Presiden terpilih Prabowo bisa sulit tercapai jika kelas menengah terus tertekan. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin, yang bisa memicu ketidakstabilan sosial dan politik serta memengaruhi iklim investasi.

“Kelas menengah adalah tulang punggung ekonomi kita. Jika mereka tidak diberi perhatian, dampaknya akan berbahaya bagi stabilitas ekonomi dan sosial,” ujar Amin.

Amin Ak berharap pemerintah segera merumuskan langkah strategis untuk mengatasi persoalan ini, dengan memastikan kebijakan yang lebih berimbang dan tepat sasaran.

“Kami di DPR akan terus mendorong pemerintah agar lebih peka terhadap kondisi kelas menengah. Kebijakan yang inklusif dan berimbang sangat diperlukan agar kita bisa keluar dari situasi sulit ini bersama,” pungkas Amin.(Khairul)