Jakarta – Anies Baswedan, calon presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP), mengungkapkan perbandingan pembangunan jalan nasional tak berbayar di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jauh lebih panjang daripada era kepemimpinan Joko widodo (Jokowi).
Pernyataan ini disampaikan dalam pidato Anies saat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu (20/5/2023).
Awalnya, Anies menyebut prestasi Jokowi dalam membangun jalan tol terpanjang, mencapai 1.569 kilometer dari total jaringan jalan tol sepanjang 2.499 kilometer saat ini.
“Masa pemerintahan saat ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dalam periode sebelumnya. Dari total jalan tol berbayar di Indonesia, 63 persen dibangun pada masa sekarang, sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km, yang semuanya berbayar,” kata Anies.
Namun, Anies menyoroti pembangunan jalan tanpa biaya yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat tanpa biaya tambahan. Menurutnya, era Jokowi hanya berhasil membangun jalan sepanjang sekitar 19.000 kilometer.
“Saya membandingkannya dengan pemerintahan sebelumnya. Pada masa SBY, jalan tak berbayar yang dibangun mencapai 144.000 kilometer atau 7,5 kali lipat dari saat ini,” ungkap Anies, yang kemudian memfokuskan perbandingan pada jalan nasional yang dibangun oleh pemerintah pusat.
Selama kepemimpinan Jokowi, hanya sekitar 500 kilometer jalan nasional yang terbangun, sedangkan pada era SBY mencapai 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini.
“Jika dibandingkan dengan jalan nasional, pemerintahan saat ini hanya berhasil membangun sepanjang 500 kilometer, sedangkan dalam periode 10 tahun sebelumnya, pembangunan jalan nasional mencapai 11.800 kilometer, atau 20 kali lipat,” jelas Anies.
“Dalam hal ini, kita belum membahas tentang mutu, standar, dan faktor lainnya, kita hanya membahas panjangnya,” tambahnya. Anies menyatakan bahwa kedua infrastruktur, baik jalan tanpa biaya maupun jalan tol, sama-sama penting.
Namun, menurut Anies, yang perlu diperhatikan adalah keberpihakan dalam menentukan prioritas kebijakan bagi seluruh kalangan masyarakat.
“Ketika berbicara tentang infrastruktur ekonomi, kesetaraan kesempatan harus diberikan kepada semua. Kita perlu memikirkan institusi yang inklusif dan infrastruktur yang membangun keseharian,” pungkasnya. (tea)
