Ia juga menyebutkan bahwa beberapa kepala sekolah memiliki kebun sawit sehingga TPP mereka bisa ditabung. Namun, para guru membutuhkan TPP setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Halikinnor merasa prihatin terhadap mereka yang mengabdi di desa dengan keterbatasan hanya karena sistem yang belum dapat diterapkan di wilayah pelosok.
“Kami tidak bisa memaksakan sistem ini. Saya sedang mengkaji apakah memungkinkan untuk tidak memerlukan absensi secara online, sehingga TPP bisa diberikan sepenuhnya. Namun, jangan sampai kebijakan yang meringankan ini menurunkan kinerja,” tambahnya.
Sebelumnya, Halikinnor telah mengadakan pertemuan tertutup dengan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Sekretaris Dinas. Dalam pertemuan tersebut, ia menemukan fakta bahwa masih ada OPD yang menggeser anggaran gaji, sehingga beberapa pegawai belum menerima gaji selama 2-3 bulan.
Halikinnor dengan tegas meminta agar pembayaran gaji dan TPP tidak lagi menunggak, mengingat hal ini berkaitan dengan hak-hak pegawai.
“Saya lebih memilih menunda program kegiatan daripada upah pegawai tidak dibayar. Dalam ajaran Islam, sebelum kering keringatnya harus dibayar upahnya. Saya tidak mau ulah oknum membuat pegawai jadi korban,” tandasnya. (audy)
