Sampit, dari fajarharapan.id – Dalam upaya menyelesaikan permasalahan di sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) telah membentuk tim penanganan konflik sosial (PKS) untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak terkait.
“Kami telah membentuk tim penanganan konflik sosial (PKS) agar dapat menangani permasalahan secara komprehensif, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit yang saat ini menjadi perhatian utama,” kata Bupati Kotim H.Halikinnor, Senin (13/5).
Tim penanganan konflik sosial tersebut terdiri dari unsur pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan Kejaksaan, dan saat ini telah mulai beroperasi. Harapannya, upaya penyelesaian konflik tersebut dapat didukung oleh semua pihak dan hasilnya dapat diterima dengan baik, sehingga pembangunan dan investasi di daerah dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.
“Kami berharap investasi dapat berjalan beriringan dengan kesejahteraan masyarakat. Kondisi yang kondusif harus tetap dijaga bersama,” tambah Halikin.
Bupati juga mengakui bahwa meskipun sengketa lahan masih ada, namun jumlahnya relatif kecil karena sebagian besar perusahaan perkebunan kelapa sawit telah beroperasi selama puluhan tahun, sehingga status lahan biasanya sudah jelas. Terkait masalah ganti rugi lahan, pemerintah terus berupaya menyelesaikannya agar proses pembangunan dapat berjalan lancar.
Dia juga menyebutkan bahwa tren permasalahan saat ini berkaitan dengan tuntutan masyarakat terkait lahan plasma. Sesuai peraturan, perusahaan diwajibkan untuk mengalokasikan 20 persen kebun plasma untuk masyarakat sekitar. Namun, masih ada sekitar 40 persen perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban plasma tersebut.
“Namun, ada beberapa perusahaan yang telah merealisasikannya dengan memberikan dana talangan kepada masyarakat, sehingga konflik dapat dihindari. Ini menjadi prioritas bagi kami,” tutupnya.(audy)
