Jambi, fajarharapan.id – Sebuah acara pengukuhan Gugus Tugas Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Jambi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Acara tersebut berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada hari Selasa (23/04/2024) siang.
Dalam sambutannya Gubernur Jambi Al Haris, menegaskan pentingnya perlindungan HAM sebagai tugas bersama.
“Kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan di daerah ini tetap memperhatikan perlindungan HAM bagi masyarakat. Stabilitas di tengah-tengah masyarakat Provinsi Jambi juga harus dijaga dengan baik,” ujar Al Haris.
Gubernur menambahkan bahwa pembentukan gugus tugas ini bertujuan untuk menindaklanjuti isu-isu terkait HAM yang muncul di tengah masyarakat. Al Haris juga menggarisbawahi pentingnya koordinasi dan sinergitas antar lembaga.
“Tim gugus ini akan bertindak secara proaktif untuk menangani segala pelanggaran HAM dan memastikan prinsip-prinsip HAM ditegakkan dengan tegas, karena itu kerjasama dan koordinasi yang baik antar lembaga akan menghasilkan sinergi yang positif. Kita harus memastikan bahwa kondisi daerah tetap kondusif, terutama menjelang pemilihan serentak yang akan datang,” pesannya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi, M. Adnan, SH., MH., menyambut baik pembentukan gugus tugas ini sebagai langkah untuk memperkuat sinergitas antar lembaga.
“Gugus tugas ini akan memainkan peran penting dalam memperkuat kerjasama antar lembaga dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap HAM,” ungkap Adnan.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat terkemuka di Provinsi Jambi, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman, Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir, Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo Teguh Arhadi, serta sejumlah kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
Gubernur juga memberikan piagam penghargaan kepada beberapa pemerintah daerah yang dinilai peduli terhadap HAM, termasuk Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Pemerintah Kabupaten Merangin, Pemerintah Kabupaten Tebo, Pemerintah Kota Jambi, dan Pemerintah Kota Sungai Penuh. (***)
