Jakarta – Pemerintah telah merumuskan peta jalan untuk mencapai visi Indonesia emas pada tahun 2045. Salah satu target yang dikejar adalah mengurangi backlog perumahan yang saat ini mencapai 12,7 juta rumah tangga.
Herry Trisaputra Zuna, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, menjelaskan bahwa mencapai target tersebut memerlukan peningkatan suplai perumahan ke depan. Untuk mencapai zero backlog pada tahun 2045, diperlukan setidaknya 1,5 juta unit rumah baru setiap tahunnya.
Herry menyatakan bahwa kebutuhan yang signifikan ini dipengaruhi oleh peningkatan populasi dan rumah tangga baru setiap tahunnya. “Saat ini ada 12,7 juta backlog berdasarkan survei SUSENAS. Untuk mencapai kondisi tanpa backlog pada tahun 2045, kita perlu memproduksi lebih banyak rumah setiap tahunnya,” ujar Herry di Kantor Kementerian PUPR Jakarta pada Kamis (28/12/2023).
Pemerintah telah mengimplementasikan beberapa program untuk mengurangi angka backlog perumahan di Indonesia. Pada tahun 2024, Kementerian PUPR mengalokasikan dana sebesar Rp19,83 triliun untuk bantuan pembiayaan perumahan. Dana tersebut terbagi untuk program FLPP sebesar Rp13,72 triliun untuk pembiayaan 166.000 unit rumah baru, Rp0,68 triliun untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) kepada 166.000 unit, Rp4,6 triliun untuk pemberian subsidi selisih suku bunga (SSB) kepada 751.735 unit rumah, dan Rp0,83 triliun disalurkan ke Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk 7.251 unit rumah.
Pada tahun 2024, diharapkan alokasi anggaran FLPP dapat memberikan kontribusi sebesar 1,3% dalam menurunkan backlog perumahan sebanyak 12,7 juta rumah tangga. Herry menyatakan bahwa hal ini merupakan upaya bersama dan tanggung jawab bersama, termasuk dalam menyusun skema pembiayaan dan berkolaborasi dengan sektor swasta.(BY)
