Kemenkeu Sukses Lelang SUN, Penawaran Capai Rp41,18 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Kantongi Rp11,6 Triliun dari Lelang SUN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Kantongi Rp11,6 Triliun dari Lelang SUN

Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar lelang Surat Utang Negara (SUN) pada tanggal 12 Desember 2023 untuk seri SPN03240313 (penawaran baru), SPN12241212 (penawaran baru), FR0101 (pemulihan), FR0100 (pemulihan), FR0098 (pemulihan), FR0097 (pemulihan), dan FR0089 (pemulihan) melalui sistem lelang Bank Indonesia. Total nilai penawaran yang diterima mencapai Rp41,18 triliun.

Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Deni Ridwan, mengungkapkan bahwa minat investor terhadap lelang SUN terakhir tahun 2023 ini cukup baik, meskipun investor sedang menanti keputusan tingkat suku bunga acuan dari The Fed, BOE, dan ECB.

Deni menyatakan bahwa minat investor terutama pada seri SUN dengan tenor menengah hingga panjang masih kuat. Hal ini terlihat dari penawaran yang dominan pada seri SUN dengan tenor 6 dan 11 tahun, yang mencapai Rp20,52 triliun atau 49,82% dari total penawaran masuk, dan berhasil dimenangkan sebesar Rp11,6 triliun atau 61,1% dari total penawaran yang diterima.

“Mayoritas dari penawaran investor asing berfokus pada seri SUN dengan tenor 6 tahun, sebesar Rp5,13 triliun atau 56,52% dari total penawaran asing, dan berhasil dimenangkan sebesar Rp2,3 triliun atau 12,11% dari total penawaran yang diterima,” tambahnya.

Peningkatan kondisi pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik dalam beberapa minggu terakhir menyebabkan penurunan Weighted Average Yield (WAY) obligasi negara yang berhasil dimenangkan dalam lelang SUN kali ini sebesar 1 hingga 10 basis poin dari tingkat WAY obligasi negara yang berhasil dimenangkan pada lelang SUN sebelumnya. Hal ini memungkinkan Pemerintah untuk mendapatkan biaya pinjaman yang lebih kompetitif.

“Pemerintah memutuskan untuk memenangkan penawaran sebesar Rp19,0 triliun pada lelang SUN ini dengan mempertimbangkan yield SBN yang wajar di pasar sekunder, rencana kebutuhan pembiayaan tahun 2023, dan kondisi terkini APBN,” kata Deni.(BY)