Padang – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, secara simbolis menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 untuk Provinsi dan 19 kabupaten/kota di Sumbar pada Senin (5/12/2023). Gubernur menekankan bahwa pemanfaatan DIPA dan TKD 2024 harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama dalam pemulihan ekonomi dan sektor kesehatan.
“DIPA dan TKD tahun 2024 harus memberikan manfaat yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Sumbar, terutama dalam hal pemulihan ekonomi serta penanganan di sektor kesehatan,” kata Gubernur di Auditorium Istana Gubernuran, di hadapan Bupati, Wali Kota, Kepala Instansi Vertikal, dan Kepala Perangkat Daerah se-Sumbar.
Gubernur menyoroti peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen kunci dalam menghadapi tantangan dan guncangan ekonomi. Ia meminta para penerima APBN 2024 untuk bekerja sama dan mengelola anggaran dengan baik.
“Gunakan secara optimal sebagai instrumen kebijakan dalam melindungi masyarakat, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, menjaga pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Sehingga, tujuan pembangunan nasional dapat tercapai, kemiskinan ekstrem segera menjadi nol persen, pengangguran menurun, dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat,” tambahnya.
Gubernur juga mengajak pimpinan Satuan Kerja Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk menggunakan anggaran secara disiplin, efisien, dan efektif, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas. Sinergi antar program dan kegiatan lintas instansi dan daerah, serta sinkronisasi dengan pemerintah pusat, menjadi fokus dalam peningkatan kinerja.
“Sinergi dan kerja sama antarprogram dan antarkegiatan lintas K/L, antarpusat, antardaerah, dan antarpemerintah dengan badan usaha, harus ditingkatkan. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden, bahwa Kepala Daerah harus memastikan keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024,” sambung Gubernur.
Gubernur menekankan bahwa APBN adalah amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Para pemimpin dan kepala daerah diminta untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan menghindari kesalahan yang dapat merugikan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Mahyeldi juga menandatangani Nota Kesepakatan Sinergi antara Pemprov Sumbar dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank).(Adv)
