Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperluas kemudahan pembayaran pajak daerah melalui berbagai kanal digital yang modern dan praktis untuk masyarakat.
Morris Danny, Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, menjelaskan bahwa kebijakan ini hadir untuk menyesuaikan gaya hidup warga Jakarta yang mobilitasnya tinggi, sehingga membutuhkan opsi pembayaran yang lebih fleksibel.
“Pemprov DKI Jakarta menyediakan berbagai saluran pembayaran agar masyarakat bisa menyelesaikan kewajiban pajaknya dengan lebih cepat, mudah, dan efisien tanpa harus datang ke kantor pelayanan,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).
Menurut Morris, saat ini pembayaran pajak daerah dapat dilakukan melalui beragam media, mulai dari ATM, teller bank, internet banking, mobile banking, virtual account, hingga platform digital seperti e-commerce dan QRIS.
Selain itu, pemerintah bekerja sama dengan sejumlah bank dan perusahaan teknologi finansial untuk memperluas akses layanan ini. Mitra tersebut antara lain Bank BCA, BNI, BRI, BTN, Bank DKI, Mandiri, serta platform digital seperti Tokopedia, GoPay, OVO, dan lainnya.
Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pemprov DKI Jakarta menyediakan kanal tambahan, termasuk layanan phone banking, CMS, dan RTGS, guna memudahkan pembayaran.
Morris menekankan bahwa kemudahan ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi wajib pajak, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan daerah.
“Semakin mudah cara membayar, semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat. Dampaknya langsung terlihat pada optimalisasi penerimaan daerah yang akan digunakan kembali untuk pembangunan dan layanan publik,” jelasnya.
Pemerintah mengimbau masyarakat memanfaatkan semua kanal pembayaran yang tersedia sesuai kebutuhan, demi mendukung pembangunan Jakarta yang lebih maju dan inklusif.(BY)
