Jakarta – Program magang nasional dinilai masih membutuhkan penguatan agar benar-benar mampu membantu menekan angka pengangguran lulusan perguruan tinggi. Hal tersebut disampaikan oleh Guru Besar dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansah.
Menurut Trubus, meskipun program tersebut memiliki tujuan strategis dalam mengurangi pengangguran di Indonesia, pelaksanaannya masih memerlukan berbagai perbaikan, khususnya dalam aspek tata kelola, pengawasan, hingga sistem pemantauan dan evaluasi di lapangan.
Ia menyampaikan hal itu setelah mengikuti diskusi di kediaman Jusuf Kalla di kawasan Jakarta Selatan pada Minggu malam (15/3/2026). Trubus menilai program yang digagas secara top-down oleh pemerintah perlu diperkuat melalui kerja sama berbagai pihak.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sektor swasta sangat penting agar program magang dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi para lulusan baru.
Selain itu, Trubus juga mengusulkan agar sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) turut dilibatkan dalam program magang nasional. Dengan keterlibatan UMKM, peluang penyerapan peserta magang dinilai akan semakin luas.
Ia menilai keikutsertaan UMKM dapat membantu para lulusan baru untuk lebih mudah beradaptasi dengan kondisi dunia kerja yang berbeda dari suasana perkuliahan. Program magang, menurutnya, dapat menjadi jembatan penting bagi sarjana untuk membangun kemampuan profesional dan meningkatkan kompetensi kerja.
Pemerintah sendiri diketahui berencana kembali membuka program magang nasional pada tahun 2026 dengan target sekitar 100.000 peserta. Program tersebut dijadwalkan mulai dibuka pada pertengahan tahun.
Informasi ini disampaikan melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia saat Teddy Indra Wijaya bersama Yassierli meninjau pelaksanaan program magang di perusahaan kosmetik nasional Paragon Technology and Innovation pada Januari 2026.
Sebelumnya, program magang nasional tahun 2025 juga diikuti sekitar 100.000 peserta yang menjalani program hingga pertengahan tahun ini. Untuk tahun 2026, pemerintah kembali menargetkan jumlah peserta minimal yang sama dengan pelaksanaan pada tahun sebelumnya.(BY)
