Kota Pariaman – Langkah itu bukan sekadar soal beras dan sayur. Di ruang kerja Wali Kota, Rabu (25/2/2026), suara tegas Yota Balad menggema. Kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus diutamakan dari Kota Pariaman, Sumatera Barat sendiri. Ia tak ingin dapur-dapur gizi yang memberi makan anak-anak justru menggantungkan pasokan dari luar daerah.
Audiensi bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Pariaman, para kepala SPPG Alai Galombang, Pasir, Kajai, hingga Koto Marapak, menjadi momentum penting.
Di hadapan jajaran, Yota Balad menegaskan, jika ada bahan pokok yang sulit didapatkan, Pemerintah Kota siap turun tangan menjadi pemasok melalui dinas terkait.
“Jangan sampai dapur kita hidup, tapi petani dan nelayan kita hanya jadi penonton,” kira-kira begitu pesan yang tersirat.
Di Kota Pariaman sendiri, sudah berdiri empat dapur SPPG yang aktif. Tiga di antaranya tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga kelompok rentan: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Program ini menjadi tulang punggung pemenuhan gizi seimbang di tengah tantangan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Koordinator Wilayah BGN Kota Pariaman, Nur Inggrid, mengakui saat ini sebagian pasokan memang masih datang dari luar daerah, terutama sayuran.
Padahal, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi kebijakan nasional di era Presiden Prabowo Subianto diharapkan juga menggerakkan ekonomi lokal. “Dengan audiensi ini, kolaborasi akan diperkuat,” ujarnya optimistis.
Yota Balad bahkan menyebut akan melakukan pemetaan detail kebutuhan setiap dapur. Untuk beras, misalnya, ia akan menginstruksikan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan menjadi pemasok bagi beberapa dapur SPPG.
Skema ini bukan hanya memastikan ketersediaan stok, tetapi juga menjaga harga tetap stabil dan petani mendapat kepastian pasar.
Ramadan tahun ini pun menjadi ujian konsistensi. Menu MBG diberikan dalam bentuk makanan kering, lengkap dengan protein nabati, protein hewani, buah, hingga kurma.
Setiap paket bukan sekadar santapan, melainkan harapan agar anak-anak tetap kuat berpuasa dan belajar dengan perut terisi.
Di balik kebijakan ini, tersimpan pesan yang lebih besar: kemandirian pangan daerah. Jika dapur gizi bisa berdiri di atas kaki sendiri, maka yang kenyang bukan hanya siswa dan kelompok 3B, tetapi juga ekonomi warga Kota Pariaman.
Sebuah langkah yang mungkin sederhana, namun bisa menjadi pembeda antara program seremonial dan gerakan yang benar-benar mengakar.(mak)
