Padang – Menginjak satu tahun kepemimpinan Mahyeldi dan Vasko, Sumatera Barat (Sumbar) menghadapi tantangan berat akibat bencana beruntun sejak 2024 hingga 2025.
Gelombang bencana ini menelan 331 korban jiwa dan merusak infrastruktur di 16 kabupaten/kota, 150 kecamatan, serta 793 nagari/desa/kelurahan, menempatkan Sumbar dalam kondisi “compound shock” sebelum proses pemulihan sebelumnya tuntas.
Kondisi ini berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah, stabilitas sosial, dan prospek pertumbuhan jangka menengah. Oleh karena itu, evaluasi satu tahun kepemimpinan Mahyeldi–Vasko perlu dilihat dari perspektif ketahanan sosial-ekonomi, adaptasi kebijakan, dan intervensi struktural lintas pemerintahan.
Kinerja Ekonomi di Tengah Krisis
Data makro Sumbar 2025 menunjukkan pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 3,37 persen (c-to-c), lebih rendah dibanding 2024. Dalam konteks normal, ini mencerminkan perlambatan aktivitas ekonomi. Namun, meski menghadapi kerusakan infrastruktur dan gangguan distribusi, indikator kesejahteraan justru membaik.
Tingkat kemiskinan turun dari 5,42 persen menjadi 5,31 persen, menempatkan Sumbar sebagai delapan provinsi terbaik nasional, jauh di bawah rata-rata nasional 8,25 persen. Jumlah penduduk miskin turun dari 315 ribu menjadi 312,3 ribu jiwa, meski garis kemiskinan naik 6,4 persen menjadi Rp776.517 per kapita per bulan.
Pengeluaran riil per kapita meningkat 2,76 persen menjadi Rp12,04 juta per tahun, sementara jumlah penduduk bekerja tercatat 3,07 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 5,69 persen menjadi 5,52 persen. Gini Ratio membaik dari 0,287 menjadi 0,280, menunjukkan distribusi pendapatan lebih merata.
Struktur ketenagakerjaan menunjukkan sektor pertanian menyerap 35,08 persen tenaga kerja, perdagangan 18,57 persen, akomodasi dan makan minum 8,83 persen, serta industri pengolahan 7,79 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 76,43 menjadi 77,27, menempatkan Sumbar sebagai enam terbaik nasional.
Capaian ini menandakan pertumbuhan inklusif meski ekonomi melambat akibat bencana. Tahun pertama kepemimpinan Mahyeldi–Vasko berfokus pada stabilisasi sosial-ekonomi dan penguatan fondasi struktural, bukan akselerasi pertumbuhan agresif. Tantangan ke depan adalah memanfaatkan fondasi ini untuk fase akselerasi melalui investasi, proyek strategis, hilirisasi sektor unggulan, dan peningkatan konektivitas.
Tekanan Fiskal dan Rehabilitasi Pascabencana
Bencana beruntun menciptakan tekanan fiskal serius. Infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, kesehatan, irigasi, dan permukiman memerlukan rehabilitasi, sebagian bahkan rekonstruksi total. Situasi ini menimbulkan “fiscal stress scenario”, di mana belanja darurat dan kebutuhan rehabilitasi bersaing dengan kewajiban rutin pemerintah daerah.
APBD yang sebagian besar terikat pada belanja wajib membatasi fleksibilitas realokasi anggaran. Tekanan fiskal diperparah oleh potensi perlambatan penerimaan akibat terganggunya aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis data terverifikasi menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan, sekaligus memenuhi syarat pendanaan dari pemerintah pusat. Sinergi multi-level governance antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diperlukan agar pemulihan ekonomi berjalan efektif dan cepat.
Kepemimpinan di Tengah Krisis
Mahyeldi membawa pengalaman panjang dalam manajemen bencana, sejak gempa 2009 hingga banjir tahunan di Padang, membentuk gaya kepemimpinan tenang dan terkoordinasi. Sementara Vasko, figur muda dari Jakarta, terbukti tangguh menghadapi kompleksitas bencana Sumbar. Ia terjun langsung ke lapangan, berinteraksi dengan pengungsi, dan memobilisasi jejaring nasional untuk percepatan bantuan. Kombinasi pengalaman Mahyeldi dan energi Vasko menciptakan kepemimpinan yang efektif di masa krisis.
Proyek Strategis dan Pembangunan Terintegrasi
Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik menjadi langkah strategis untuk meningkatkan keselamatan transportasi, kepastian distribusi logistik, dan efisiensi biaya. Keberlanjutan tol Padang–Sicincin dan koridor Trans Sumatera memastikan integrasi Sumbar dalam jaringan logistik regional.
Di sektor pesisir, revitalisasi kampung nelayan meningkatkan hunian, sanitasi, akses air bersih, sekaligus produktivitas ekonomi berbasis perikanan dan wisata. Rehabilitasi irigasi di berbagai daerah mendukung ketahanan pangan, produktivitas pertanian, dan kepastian musim tanam. Program perbaikan rumah kumuh, akses listrik baru, serta pembangunan PLTMH Patamuan memperkuat kualitas hidup dan kapasitas ekonomi masyarakat.
Pendekatan ini menunjukkan pembangunan terintegrasi: penguatan konektivitas, produktivitas pertanian, kualitas permukiman, dan akses energi menjadi fondasi pertumbuhan inklusif, selaras dengan Proyek Strategis Nasional.
Dari Pemulihan Menuju Transformasi
Refleksi satu tahun kepemimpinan Mahyeldi–Vasko menunjukkan Sumbar berhasil menjaga stabilitas sosial-ekonomi meski bencana berulang. Namun, pemulihan tidak cukup sekadar restoratif. Fase transformasional diperlukan: rekonstruksi berbasis mitigasi risiko, integrasi tata ruang, percepatan hilirisasi pertanian, penguatan UMKM, serta pembangunan infrastruktur adaptif.
Pendekatan ini memastikan pemulihan tidak hanya membangun kembali yang rusak, tetapi membangun lebih baik, lebih tangguh, dan lebih adaptif terhadap risiko masa depan. Stabilitas telah dijaga, dan fondasi transformasi mulai diletakkan agar Sumatera Barat mampu bangkit dengan struktur ekonomi dan tata kelola yang lebih kuat.(des*)
