Padang Pariaman – Ketika arah pembangunan sering dipertanyakan karena kebijakan yang terasa jauh dari denyut kehidupan masyarakat, Bupati Padang Pariaman, Sumatera Barat, John Kenedy Azis, memilih berdiri di garis depan.
Ia menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda nasional, tetapi momentum menyelamatkan masa depan ekonomi daerah dari ancaman kebijakan yang lahir dari data keliru dan angka-angka semu.
Nada serius itu menguat saat ia menerima audiensi Kepala BPS Kabupaten Padang Pariaman, Evi Junaidi, di ruang kerjanya di Parik Malintang, Rabu (18/2/2026).
Pertemuan tersebut berubah menjadi forum strategis yang menyoroti kesiapan sensus ekonomi yang dijadwalkan berlangsung Mei hingga Juli 2026, dengan tekanan kuat agar seluruh proses berjalan tanpa kompromi terhadap kualitas data.
Bagi pemerintah daerah, sensus ekonomi bukan hanya soal mencatat aktivitas usaha, tetapi memotret denyut kehidupan pelaku ekonomi kecil yang selama ini kerap tenggelam dalam statistik.
Tanpa data akurat, kebijakan pembangunan berisiko salah arah, dan yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat lapisan bawah yang menggantungkan harapan pada kebijakan pemerintah.
Dalam diskusi itu, Bupati John Kenedy Azis menegaskan kesiapan penuh pemerintah daerah untuk membuka jalur koordinasi lintas organisasi perangkat daerah.
Ia memastikan dukungan melalui percepatan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta penyediaan data administratif agar sensus tidak hanya menjadi kegiatan formal, tetapi benar-benar menghasilkan potret ekonomi yang jujur dan utuh.
Di sisi lain, pihak BPS menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan fondasi penting dalam membaca kekuatan sekaligus kerentanan ekonomi daerah. Tanpa dukungan pemerintah daerah, sensus berisiko kehilangan kedalaman informasi.
Kolaborasi lintas sektor disebut sebagai kunci agar data yang dihasilkan mampu merepresentasikan realitas ekonomi hingga ke tingkat akar rumput.
Pembahasan juga melebar pada program strategis lain yang tak kalah krusial. Mulai dari penyusunan publikasi Padang Pariaman Dalam Angka yang menjadi rujukan berbagai kebijakan, pendataan keluarga terdampak bencana sebagai langkah pemulihan sosial ekonomi. Hingga rencana verifikasi langsung rumah tangga penerima Bantuan Iuran agar bantuan sosial tidak lagi menyasar alamat yang salah.
Pertemuan tersebut menjadi alarm sekaligus harapan. Di tengah tuntutan transparansi publik, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ingin memastikan pembangunan tidak lagi berjalan dalam gelap.
Data yang lahir dari sensus diharapkan menjadi cahaya penuntun, memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada masyarakat, bukan sekadar memenuhi target angka di atas kertas.(bay).
