SASAK, PASAMAN BARAT – Kelompok Tani (Poktan) Bundo Kanduang Nagari Sasak sukses menyelenggarakan Rapat Anggota untuk tahun buku dan kegiatan periode 2024/2026. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Unit Perkebunan Plasma Sasak ini menjadi momentum penting dalam mengevaluasi serta memantapkan program kerja kelompok, khususnya terkait peremajaan sawit.
Ketua Poktan Bundo Kanduang, Eli Hardi, menyampaikan bahwa rapat ini sengaja digelar lebih awal sebagai langkah persiapan sebelum pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KUD. Dalam laporannya, Eli menekankan bahwa transparansi dalam pengelolaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan program Non-PSR adalah prioritas utama pengurus.
”Saat ini, program penanaman secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik di lapangan. Untuk program Non-PSR, yang pambiayaannya dilakukan secara swadaya di luar dukungan dinas perkebunan, progres kita telah mencapai 70 persen,” jelas Eli Hardi.
Dalam dinamika rapat, poin utama yang menjadi perhatian adalah keberlanjutan kebun sawit yang luasnya terus bertambah. Menanggapi tantangan pembiayaan pada program Non-PSR, forum rapat perlu menyepakati langkah strategis berupa skema penyewaan lahan. Keputusan ini diambil secara mufakat untuk menjamin program jangka pendek maupun jangka panjang kelompok tetap terjaga.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua KUD Rantau Pasaman Sasak, Gusman Syahril, menyambut positif keterbukaan informasi dalam rapat anggota ini. Ia menegaskan bahwa setiap detail program, baik yang didanai pemerintah maupun mandiri, harus benar-benar memberikan manfaat yang luas bagi anggota kelompok dan KUD Rantau Pasaman secara umum.
”Rapat ini adalah wadah untuk membedah secara rinci rencana kita ke depan. Dengan adanya kesepakatan bersama, maka apa pun hasil keputusan rapat menjadi tanggung jawab kolektif yang harus kita kawal demi kemajuan petani sawit di Sasak,” tegas Gusman Syahril.
Kegiatan ini turut disaksikan oleh Badan Pengawas, Notaris, serta tokoh masyarakat setempat, yang mengapresiasi langkah Poktan Bundo Kanduang dalam menjaga kemandirian ekonomi melalui pengelolaan kebun yang profesional.***
