Parik Malintang – Gelombang perubahan birokrasi berbasis teknologi mulai terasa nyata di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Daerah yang sebelumnya dikenal dengan kekuatan budaya dan tradisi ini kini tampil sebagai laboratorium transformasi pemerintahan digital.
Kunjungan kerja DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ke Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (13/02/2026), menjadi bukti bahwa lompatan sistem elektronik di daerah itu mulai diperhitungkan secara regional.
Di balik meja diskusi Ruang Dillo, Kepala Diskominfo, Zahirman, membeberkan fakta yang tak bisa dianggap remeh. Ia menegaskan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bukan sekadar proyek modernisasi. Melainkan fondasi baru tata kelola pemerintahan yang menuntut transparansi, efisiensi, dan kecepatan pelayanan publik yang selama ini kerap menjadi sorotan masyarakat.
Transformasi itu bukan tanpa hasil. Evaluasi dari Kementerian PAN-RB mencatat lonjakan indeks SPBE Padang Pariaman dari angka 3,65 pada 2024 menjadi 4,07 pada 2025 dengan kategori sangat baik.
Capaian tersebut bukan hanya angka statistik, tetapi menjadi cermin perubahan kultur birokrasi yang mulai meninggalkan pola kerja manual menuju sistem berbasis data dan teknologi.
Diskusi berubah semakin tajam ketika rombongan legislatif mempertanyakan dampak nyata digitalisasi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pertanyaan itu menohok inti persoalan pembangunan daerah. Apakah teknologi benar-benar mampu mengisi kas daerah atau sekadar mempercantik sistem administrasi.
Zahirman menjawab lugas, menyebut integrasi sistem layanan publik, penguatan aplikasi administrasi pemerintahan, serta digitalisasi pengelolaan potensi daerah sebagai senjata baru menutup celah kebocoran anggaran.
Tak hanya itu, sistem digital juga memungkinkan pemetaan potensi daerah dilakukan secara lebih presisi. Data yang sebelumnya tercecer kini terkonsolidasi dalam satu sistem, memudahkan pemerintah merancang kebijakan berbasis fakta.
Dalam praktiknya, langkah ini dinilai mampu mempercepat pelayanan masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Ketua Komisi III DPRD Pesisir Selatan, Syafril Saputra, tak menutupi kekagumannya terhadap capaian tersebut. Ia menilai pengalaman Padang Pariaman menjadi referensi strategis bagi daerahnya untuk mempercepat reformasi birokrasi yang selama ini menghadapi tantangan klasik berupa lambannya pelayanan dan lemahnya integrasi sistem pemerintahan.
Pertemuan itu ditutup dengan penyerahan cenderamata sebagai simbol persahabatan antardaerah. Namun lebih dari sekadar seremoni, kunjungan tersebut memunculkan pesan kuat. Persaingan pembangunan daerah kini tak lagi semata soal infrastruktur fisik.
Masa depan daerah ditentukan oleh keberanian beradaptasi dengan revolusi digital. Padang Pariaman sedang membuktikan bahwa perubahan itu bukan sekadar wacana, melainkan kenyataan yang mulai mengguncang wajah birokrasi lama.(bay)
