Padang — Penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang hingga 31 Januari 2026 didominasi oleh alokasi transfer ke daerah.
Kepala KPPN Padang, Edwin Asrul, mengungkapkan bahwa dari total realisasi APBN sebesar Rp1,673 triliun, dana transfer ke daerah mencapai Rp1,117 triliun atau setara 18,12 persen dari pagu yang tersedia.
Penyaluran tersebut mencakup sejumlah skema pendanaan, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, serta Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
“DAU berperan sebagai tulang punggung pembiayaan layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar. Sementara DBH memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui mekanisme bagi hasil penerimaan negara. Adapun DAK Fisik dan Non-Fisik diarahkan untuk mendukung prioritas nasional dan pelayanan dasar,” ujar Edwin dalam siaran pers yang diterima, Jumat (13/2/2026).
Ia menambahkan, penyaluran BOK Puskesmas difokuskan pada penguatan layanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif. Sementara BOSP ditujukan untuk meningkatkan mutu serta keberlanjutan proses pembelajaran di jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Adapun wilayah yang menjadi cakupan penyaluran meliputi Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, dan Kota Pariaman.
KPPN Padang menegaskan bahwa pelaksanaan APBN 2026 sejalan dengan kebijakan nasional yang memprioritaskan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan satuan kerja kementerian/lembaga, realisasi APBN diharapkan tidak sekadar mencapai target administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.(des*)
