PASAMAN BARAT – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pasaman Barat memperkuat langkah strategis demi menyukseskan pemberlakuan Wajib Halal Oktober 2026 (#WHO2026).
Sesuai amanat PP Nomor 42 Tahun 2024 dan instruksi BPJPH, fase kedua ini mewajibkan sertifikasi halal bagi produk UMK, obat tradisional, kosmetika, hingga barang gunaan mulai 17 Oktober 2026.
Kepala Kantor Kemenag Pasaman Barat, H. Rali Tasman, menegaskan komitmen penuh jajarannya untuk mengawal kebijakan ini.
“Kemenag Pasaman Barat siap tegak lurus menyukseskan Wajib Halal 2026. Kami telah menginstruksikan seluruh jajaran, terutama penyuluh dan penghulu, untuk bergerak aktif agar tidak ada pelaku usaha yang terkendala. Ini bentuk pelayanan prima kami,” tegas H. Rali Tasman, Kamis (29/1/2026).
Senada, Kepala Seksi Bimas Islam, H. Asriwan, menyebut kebijakan ini selaras dengan Asta Cita Presiden untuk menggerakkan ekonomi umat. Pihaknya siap menjadi konektor kepentingan masyarakat, didukung MoU kuat dengan BPJPH.
“Kami siap memfasilitasi UMKM Pasaman Barat. Pemerintah menyediakan program Sehati (Sertifikat Halal Gratis) dengan kuota nasional 1,35 juta sertifikat pada 2026. Saya berharap pelaku usaha di Pasaman Barat tidak menyia-nyiakan kesempatan subsidi ini,” ujar H. Asriwan.
Sementara itu, Pegawai UPT Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Provinsi Sumatera Barat yang ditugaskan sebagai Pengawas JPH di Kemenag Pasbar, Silvi Agusri Putri, mengingatkan urgensi sertifikasi bagi daya saing produk di pasar global.
“Mulai Oktober 2026, wajib halal menyasar produk kompleks seperti obat bahan alam, kosmetik, hingga jasa penyembelihan. Jika tidak tertib halal, produk UMKM kita akan sulit bersaing karena pasar menuntut standar mutu,” jelas Silvi.
Sebagai langkah konkret, Kemenag Pasaman Barat menyerukan masyarakat untuk menghadiri Sosialisasi Serentak #WHO2026 pada 14 Februari 2026 di tiga titik lokasi. Informasi lengkap terkait acara dapat dipantau melalui Instagram @halal.pasbar.***
