Padang Pariaman – Hampir tiga setengah tahun berputar tanpa ujung, pemekaran nagari di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat akhirnya pecah sunyi. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman resmi melantik 15 Penjabat (Pj) Wali Nagari Persiapan, menandai titik balik dari penantian panjang yang selama ini hanya hidup dalam wacana dan janji.
Hall Kantor Bupati Padang Pariaman, Kamis (29/1/2026), berubah menjadi panggung sejarah kecil. Di ruang itulah Bupati John Kenedy Azis mengambil sumpah dan melantik para penjabat, sekaligus menutup spekulasi publik yang menilai pemekaran nagari berjalan lamban dan sarat tarik-menarik kepentingan.
Pelantikan ini jauh dari sekadar seremoni administratif. Ia menjadi simbol keberanian pemerintah daerah membelah wilayah demi mendekatkan negara ke warga. Di tengah kritik atas birokrasi nagari yang dianggap terlalu jauh dan lambat menjangkau kebutuhan masyarakat, nagari persiapan diposisikan sebagai jalan pintas yang dipaksa bekerja.
Bupati John Kenedy Azis menegaskan, pemekaran nagari tidak lahir dari ambisi meja kekuasaan. Prosesnya panjang, melelahkan, dan penuh perdebatan. Mulai dari kajian teknis, diskusi lintas sektor, hingga tekanan kebutuhan riil masyarakat yang dibungkus musyawarah dan mufakat. “Ini ikhtiar untuk menghadirkan negara lebih dekat,” ujarnya tegas.
Saat ini Padang Pariaman memiliki 17 kecamatan dengan 103 nagari. Kehadiran 15 nagari persiapan menjadi upaya konkret agar amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak berhenti sebagai teks hukum, tetapi benar-benar terasa dalam pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan ekonomi warga.
Namun euforia ini dibarengi peringatan keras. Masa nagari persiapan hanya tiga tahun. Dalam waktu singkat itu, para Penjabat Wali Nagari dituntut bekerja ekstra. Menetapkan batas wilayah, menyusun struktur pemerintahan, mengelola anggaran, menyiapkan perangkat nagari, hingga membuka akses perhubungan.
“Ini bukan jabatan untuk duduk nyaman,” sindir Bupati, menyebut hasil kerja merekalah penentu layak tidaknya nagari naik status definitif.
Dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas PMD Yozarwadi Usama Putra yang mewakili Gubernur Sumbar mengingatkan soal kunci kepercayaan publik.
Ia meminta penjabat membangun komunikasi yang jujur dengan masyarakat dan mengelola dana desa secara transparan, karena nagari baru akan runtuh jika lahir tanpa kepercayaan.
Sebanyak 15 Pj Wali Nagari Persiapan yang dilantik di antaranya Awal Hidayat (Kurai Taji Utara),Mira Sri Artuti (Lurah Ampalu Timur),
Siri (Padang Alai Utara), Mardalena (Campago Utara), Fitri Suryanti (Kuranji Hilir Timur), Vebi Deswanto (Kuranji Hilir Selatan), Zarma Hanifah (Pilubang Utara), Inrizal (Duku Pilubang), Hanafi (Pilubang Timur), Devies Frimen (Sungai Garinggiang), Elmi Desmawati (Sungai Sirah Utara), Markos (Sungai Sirah Selatan), Linda (Sungai Sirah Timur), Aflizaldi (Kampung Dadok), serta Chendra Yanti (Aua Malintang Tengah).
Dengan tambahan ini, jumlah nagari di Padang Pariaman melonjak dari 103 menjadi 118 nagari. Bahkan, Pemkab memasang target berani: 150 nagari di era kepemimpinan John Kenedy Azis–Rahmat Hidayat. Pemekaran pun tak lagi soal garis peta, ia menjelma pertaruhan serius tentang apakah pelayanan publik benar-benar bisa lebih dekat, lebih cepat, dan lebih adil bagi masyarakat Padang Pariaman.(r-bay).
