Jakarta – Penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M kembali dirombak. Kementerian Haji dan Umrah RI (Kemenhaj) menyiapkan skema baru yang tak biasa. Petugas haji yang sudah pernah berhaji dikirim lebih dulu dan langsung ditempatkan di Mina. Wilayah paling rawan kepadatan dan kelelahan jemaah saat puncak ibadah.
Langkah ini memantik perhatian, sekaligus menjadi sinyal bahwa pola lama dianggap belum cukup efektif menghadapi kompleksitas Armuzna.
Kepala Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) 2025, Harun Al Rasyid, menegaskan kebijakan ini dirancang untuk memperkuat pengamanan dan layanan di titik paling krusial pergerakan jemaah.
“Petugas yang sudah berhaji, baik dari unsur perlindungan jemaah maupun layanan, akan langsung kita tempatkan di Mina. Mereka bergerak dari pemondokan di Makkah lebih awal,” kata Harun kepada pers di Jakarta.
Penempatan dini ini dilakukan bersamaan dengan pergerakan jemaah dari Makkah menuju Arafah. Artinya, saat jemaah mulai bergerak dari Arafah ke Muzdalifah hingga Mina, petugas sudah lebih dulu siaga di lokasi. Bukan datang bersamaan dalam kondisi lelah.
Menurut Harun, pola ini akan mengubah cara negara hadir di puncak haji. Petugas tidak lagi sekadar “mengejar situasi”, tetapi menguasai titik rawan sejak awal.
“Dengan skema ini, pemantauan, peninjauan, dan bantuan kepada jemaah bisa jauh lebih cepat dan terukur,” ujarnya.
Pada haji 2026, PPIH akan mengoperasikan 10 pos layanan di Mina dan 10 pos tambahan di sepanjang jalur pergerakan jemaah. Selain itu, petugas linjam dan unsur lainnya akan disiagakan di Mobile Crisis Rescue (MCR) kawasan Jamarat, khususnya di lantai atas dan lantai 3 yang dikenal sebagai titik ekstrem kepadatan.
“Jarak tenda Mina ke Jamarat itu jauh. Kalau petugas datang bersamaan dengan jemaah, tenaga sudah terkuras. Karena itu, kita tempatkan langsung di pos,” ungkap Harun, dikutip laman:https//haji.go.id.
Ia menegaskan, malam pertama pergerakan jemaah dari Muzdalifah menuju Mina hingga Jamarat adalah fase paling berisiko. Kelelahan, desak-desakan, hingga potensi darurat medis kerap terjadi. “Di titik itulah kehadiran petugas berpengalaman menjadi krusial,” tegasnya.
Kebijakan ini disebut sebagai hasil evaluasi keras dari pelaksanaan haji tahun-tahun sebelumnya. Meski penyelenggaraan dinilai berjalan, Kementerian Haji dan Umrah mengakui masih ada celah yang harus ditutup.
“Yang kemarin belum efektif, tahun ini kita perbaiki. Penempatan dirombak, personel diperkuat. Targetnya satu: jemaah lebih aman,” pungkas Harun.(sa*).
