Padang – Kota Pariaman, Sumatera Barat menyuarakan luka sekaligus harapan di hadapan pemerintah pusat. Dalam Rapat Koordinasi (Ralor) Finalisasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Hidrometeorologi Sumatera Barat, Wali Kota Pariaman Yota Balad memaparkan secara gamblang skala kehancuran yang ditinggalkan bencana akhir November 2025 lalu. Setidaknya dengan harga mahal yang harus dibayar untuk bangkit kembali.
Rakor strategis yang digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (8/1/2026), dibuka Sekretaris Utama BNPB Rustian dan dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi, unsur Forkopimda, serta para kepala daerah se-Sumatera Barat.
Di forum itulah, Pariaman menyampaikan satu angka kunci. Rp589 miliar, ini nilai kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mengembalikan denyut kehidupan kota pesisir tersebut.
Yota Balad mengungkapkan, berdasarkan pemutakhiran data dan verifikasi lintas OPD, nilai kerusakan fisik akibat bencana mencapai Rp497 miliar. Kerusakan itu menghantam hampir seluruh sektor vital kota.
“Kerusakan terbesar terjadi di sektor infrastruktur dengan nilai Rp452 miliar. Selebihnya sektor perumahan, ekonomi, sosial, dan lintas sektor. Ini bukan sekadar angka, ini cermin betapa berat beban yang kami hadapi,” tegas Yota Balad di hadapan peserta rakor.
Namun derita itu, kata Yota Balad, tak berhenti pada bangunan yang runtuh dan fasilitas yang rusak. Bencana juga melumpuhkan ekonomi masyarakat. “Nilai kerugian ekonomi diperkirakan menembus Rp499 miliar, akibat terhentinya aktivitas UMKM, perdagangan, pertanian, perikanan, pariwisata, hingga terganggunya layanan publik, pendidikan, dan kesehatan,” bebernya.
Menurut Yota Balad bahwa akumulasi kerusakan dan kerugian inilah yang menjadi dasar penyusunan kebutuhan dana R3P sebesar Rp589 miliar.
“Anggaran tersebut difokuskan pada perbaikan dan pembangunan rumah warga terdampak, relokasi permukiman di sepanjang aliran sungai, serta pemulihan infrastruktur strategis secara bertahap. Mulai dari jalan, jembatan, air bersih, irigasi, hingga transportasi,” ungkap Yota Balad.
Ia menyatakan bencana hidrometeorologi tersebut tercatat berdampak langsung pada 7.661 jiwa di empat kecamatan. Sebanyak 2.377 rumah terendam, 45 rumah rusak, dan 10 rumah harus direlokasi.
Tak hanya itu, sambung Yota Balad, bahwa kerusakan juga melanda 13 ruas jalan, empat jembatan, fasilitas keselamatan jalan, drainase, transportasi laut, gedung pemerintahan, sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, hingga ratusan hektare lahan pertanian dan perikanan.
Di hadapan BNPB dan pemerintah provinsi, Yota Balad menegaskan bahwa Pemko Pariaman tidak hanya ingin pulih, tetapi ingin bangkit lebih kuat.
“Rehabilitasi dan rekonstruksi tidak boleh sekadar mengembalikan kondisi semula. Harus dibarengi penguatan mitigasi agar risiko bencana di masa depan bisa ditekan,” tegasnya.
Sementara itu, Sestama BNPB Rustian menekankan pentingnya finalisasi dokumen R3P sebagai fondasi percepatan pemulihan yang terencana dan akuntabel.
Menurutnya, data yang valid menjadi kunci agar bantuan, relokasi warga, dan perbaikan infrastruktur benar-benar tepat sasaran.
“BNPB siap mengawal dan mensupport usulan rehab-rekon daerah terdampak hingga ke kementerian terkait,” ujarnya.
Sekdaprov Sumbar Arry Yuswandi menambahkan, R3P disusun dengan semangat Sumbar Bangkit Menuju Ketangguhan Bencana melalui pendekatan Build Back Better, Safer, and Sustainable.
“Target kita bukan hanya pulih, tapi menjadi daerah yang lebih tangguh dan aman bencana di masa depan,” katanya optimistis.
Sebagai penutup rakor, Wali Kota Pariaman bersama 12 bupati dan wali kota daerah terdampak menandatangani komitmen “Sumbar Bangkit”.
Sebuah janji kolektif bahwa pemulihan pascabencana bukan sekadar wacana. Melainkan pertaruhan serius demi masa depan masyarakat Sumatera Barat.(r-mak)
