Tanah Datar — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar resmi menyerahkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) kepada pemerintah pusat dengan nilai usulan anggaran sekitar Rp1,4 triliun.
Dokumen tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Tanah Datar, Eka Putra, kepada Sekretaris Utama BNPB, Rustian, dalam kegiatan yang berlangsung di Auditorium Gubernuran Padang, Kamis (8/1/2026).
Penyerahan R3P ini turut disaksikan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, dan dilakukan dalam forum Rapat Koordinasi Sinergitas R3P sebagai bagian dari tindak lanjut penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Tanah Datar.
Bupati Eka Putra menjelaskan, dokumen R3P disusun berdasarkan hasil pendataan kerusakan serta kebutuhan pemulihan pada lima sektor prioritas, meliputi infrastruktur, perumahan, sosial, ekonomi, dan lintas sektor. Data tersebut dihimpun dari laporan wali nagari bersama perangkat daerah terkait.
“Seluruh data dari lima sektor telah kami rangkum dalam satu dokumen R3P. Hari ini kami serahkan sekaligus memaparkan langsung kepada BNPB dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” ujar Eka Putra.
Dalam dokumen tersebut, kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana di Tanah Datar diusulkan sekitar Rp1,4 triliun.
Sektor infrastruktur menjadi porsi terbesar dengan nilai usulan lebih dari Rp1,3 triliun. Sementara itu, sektor perumahan diusulkan sekitar Rp92,9 miliar, sektor ekonomi Rp49 miliar, sektor sosial Rp6,7 miliar, serta lintas sektor lebih dari Rp10 miliar.
Eka Putra berharap pemerintah pusat dapat memberikan persetujuan atas usulan tersebut agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Tanah Datar dapat segera direalisasikan.
“Kami berharap dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Tanah Datar agar usulan ini dapat disetujui, sehingga pemulihan pascabencana bisa segera dilaksanakan,” tuturnya. (des*)
