Padang – Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat tengah berdiri di atas puing-puing bencana. Derasnya cuaca ekstrem, banjir bandang, longsor, hingga angin kencang tak hanya merobek bentang alam, tetapi juga menghancurkan sendi kehidupan ribuan warganya.
Luka itu dibawa langsung ke meja negara oleh Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang, Kamis (8/1/2026), John Kenedy Azis tampil tanpa basa-basi.
Di hadapan Sekretaris Utama BNPB, Gubernur Sumatera Barat, serta para pemangku kebijakan nasional, ia membuka data sekaligus nurani.
Sembilan orang meninggal dunia. 5.622 jiwa kehilangan rumah dan masa tenang.
Mereka bertahan di 33 titik pengungsian, sementara tanah tempat mereka berpijak dihantam 52 longsor dan 77 banjir. Angka-angka itu adalah potret krisis kemanusiaan yang nyata, bukan statistik kering.
Bencana juga melumpuhkan infrastruktur vital. 56 jembatan rusak, 53 jaringan irigasi lumpuh, dan 31 ruas jalan terputus, memutus akses ekonomi dan sosial masyarakat.
Di sektor pangan, 1.236,8 hektare sawah terendam, menghantam langsung denyut ekonomi petani dan mengancam ketahanan pangan daerah.
“Ini adalah pukulan telak bagi Padang Pariaman,” tegas Bupati. Berdasarkan penilaian lintas sektor, kerusakan ditaksir mencapai Rp1,75 triliun, kerugian Rp1,90 triliun, sehingga total dampak bencana membengkak hingga Rp3,65 triliun.
Di hadapan forum strategis tersebut, Pemkab Padang Pariaman memaparkan Dokumen R3P 2026–2028 sebagai jalan keluar dari keterpurukan.
Dokumen ini menuntut percepatan. Bukan penundaan. Langkah konkret disiapkan: optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), penyediaan DED dan supervisi teknis, pemanfaatan dana sumbangan pascabencana, serta penguncian fokus RKPD 2027 untuk pemulihan menyeluruh.
Lebih jauh, Pemkab Padang Pariaman secara tegas mengajukan Transfer ke Daerah (TKD) tanpa pemotongan, sebagai syarat mutlak agar rehabilitasi dan rekonstruksi tidak setengah jalan.
“Kami tidak meminta simpati, kami menuntut keberpihakan,” ujar John Kenedy Azis. Ia menegaskan, tanpa sinergi penuh pemerintah pusat dan provinsi, pemulihan hanya akan menjadi jargon.
Kehadiran jajaran kepala perangkat daerah menguatkan satu pesan keras dari Padang Pariaman: bencana telah merenggut nyawa, menghancurkan infrastruktur, dan memiskinkan rakyat. Negara tak boleh lambat, apalagi abai.(r-bay).
