Padang – Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengingatkan masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan menyusul kondisi cuaca di wilayah Sumbar yang masih belum stabil dan berpotensi memicu bencana hidrometeorologi lanjutan.
Mahyeldi menyampaikan meskipun Sumbar telah melewati puncak musim hujan pada November dan Desember 2025, potensi terjadinya hujan dengan intensitas tinggi masih terbuka dalam beberapa bulan mendatang.
“Cuaca saat ini belum sepenuhnya stabil. Oleh karena itu, masyarakat harus tetap waspada dan siaga,” ujar Mahyeldi.
Imbauan tersebut disampaikannya saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) terkait penanganan infrastruktur serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pascabencana hidrometeorologi di sejumlah daerah Sumbar. Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Gubernuran, Senin malam (5/1/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil kajian tim teknis, curah hujan tinggi berpotensi memperburuk kondisi sungai yang mengalami pendangkalan, kerusakan tanggul, serta menurunnya fungsi berbagai infrastruktur pengendali banjir.
Selain kesiapan teknis pemerintah, Mahyeldi menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya mitigasi bencana. Masyarakat diminta untuk terus memantau informasi cuaca serta peringatan dini yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Edukasi dan kewaspadaan bersama menjadi kunci dalam menghadapi potensi bencana,” tegasnya.
Ia juga meminta agar sistem penyampaian informasi dari pemerintah hingga ke tingkat paling bawah dapat berjalan lebih cepat, jelas, dan terkoordinasi, sehingga masyarakat tidak panik namun tetap siap menghadapi kemungkinan terburuk.
Dengan kesiapsiagaan yang terbangun secara kolektif, Mahyeldi berharap risiko bencana dapat ditekan dan dampak yang ditimbulkan bisa diminimalkan.
FGD tersebut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatera Barat, para bupati dan wali kota yang mengikuti secara daring, Forkopimda kabupaten/kota, serta perwakilan dari berbagai instansi dan kementerian terkait.
Turut hadir perwakilan Pengadilan Tinggi, BMKG, PLN, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai, Balai Cipta Karya bidang air minum, Bappenas, serta satuan kerja dan UPT balai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. (des*)
