Jakarta — Kementerian Sosial menegaskan bahwa penyempurnaan data penerima bantuan sosial menjadi fokus utama memasuki tahun 2026. Ketepatan data dinilai sangat menentukan agar bantuan benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa sepanjang tahun lalu, pemerintah — sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto — melakukan pemutakhiran data secara berkala melalui kerja sama antara Badan Pusat Statistik, Kemensos, dan pemerintah daerah.
Proses pembaruan dilakukan setiap tiga bulan melalui jalur administrasi resmi, dimulai dari tingkat RT/RW, kemudian ke kelurahan atau desa, hingga pemerintah daerah, sebelum akhirnya dihimpun dan diolah oleh BPS.
Di samping jalur formal, Kemensos juga membuka ruang partisipasi publik melalui berbagai kanal. Masyarakat bisa menyampaikan aduan dan usulan lewat aplikasi Cek Bansos, call center 021-171 yang aktif 24 jam, serta layanan WhatsApp yang akan mulai beroperasi pada awal Januari.
“Dengan semakin banyaknya kanal yang tersedia, partisipasi masyarakat diharapkan meningkat. Jika dilakukan secara konsisten, akurasi data akan makin baik,” ujar Gus Ipul, Kamis (1/1/2026).
Penyaluran BLT Kesra Tetap Berjalan
Sementara itu, penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) terus dilakukan hingga pukul 24.00 pada 31 Desember 2025, termasuk di wilayah terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hingga akhir Desember, lebih dari 33 juta keluarga penerima manfaat telah terverifikasi. Distribusi BLTS disalurkan secara bertahap melalui bank-bank Himbara serta PT Pos Indonesia.
“Sekitar 18 juta keluarga menerima bantuan melalui PT Pos, sementara kurang lebih 17 juta disalurkan lewat Himbara. Bahkan saat hari libur, PT Pos tetap bekerja untuk memastikan penyaluran dua bulan terakhir ini bisa selesai,” jelasnya.(BY)
